Manokwari, TopbNews.com – Wakil Gubernur Mohammad Lakotani, merespon baik pernyataan Ketua Fraksi Golkar DPRP PB yang menolak efisiensi anggaran dan tandatangan Gubernur Dominggus Mandacan dalam suratnya kepada semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wagub mengatakan, efisiensi anggaran menyasar program kerja yang telah dialokasikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terutama item-item yang terkena efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yaitu berkaitan dengan kegiatan perjalanan dinas OPD termasuk Sekretariat DPR Papua Barat.
Lakotani kemudian menyebutkan tiga tugas pokok serta fungsi (Tupoksi) Legislatif yaitu, Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi.
“Nah, tugas-tugas ini lebih banyak terkait dengan perjalanan sehingga kalau ada yang belum matching dengan apa yang menjadi harapan dari teman-teman dewan maka akan kita pertimbangan dan lihat kembali”, ujarnya saat dikonfirmasi awak media usai memimpin apel gabungan ASN di kantor Gubernur Papua Barat, Senin (14/4).
Lembaga legislatif adalah satu instrument penting dalam proses membangun Provinsi Papua Barat sehingga hubungan baik dengan eksekutif selalu dijaga sehingga persoalan yang terjadi dapat diselesaikan secara baik.
“Teman-teman DPR punya konstituen di daerah pemilihan masing-masing yang harus dijaga karena mereka adalah bagian dari upaya membangun daerah Papua Barat ini melalui pokir, reses dan lainnya”, ujarnya.
Politisi partai besutan Prabowo Subianto itu mengakui, pemotongan anggaran di Papua Barat sangat signifikan.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPR PB, Amin Ngabalin, menegaskan pihaknya menolak efisien anggaran yang berdampak pada tugas fungsi kedewanan terhadap program kerja eksekutif yang tidak dilaksanakan.
Ia lantas mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahwa DPR bukan OPD yang bisa mengelola pekerjaan fisik atau proyek.
“Perjalanan dinas di DPR Papua Barat itu terkait tugas dan fungsi kita. Itu beda dengan teman-teman OPD yang kemudian mengelola proyek dan kemudian lakukan perjalanan dinas dalam rangka memastikan pekerjaannya. Jadi jangan perlakukan kita sepert Dinas DPR”, ujar Ngabalin.
Penulis : Tesan