Ransiki – Manokwari Selatan, TopbNews.com – Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran bersama rombongan Muspida Pemerintah Kabupaten Manokwari selatan secara mendadak menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) di Distrik Ransiki, Kamis (27/6/2024). Faktanya dalam sidak tersebut, Bupati Waran menemukan sejumlah kejanggalan terkait distribusi pangan bantuan Presiden Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.
Bupati Waran dengan tegas meminta kepada pihak Bulog selaku distribusi pangan bantuan Presiden agar segera melihat dan menindaklanjuti kekurangan yang terjadi di wilayah Mansel.
Sidak ini kami gelar setelah mendapat laporan dari Kepala Distrik Ransiki, Hendrik Mokiri bahwa beras yang diketahui adalah bantuan pangan tidak sesuai dengan fakta Berita Acara. Jumlah 1 karung beras bantuan Presiden RI tersebut mengalami kekurangan sebanyak 4 Kilogram dari jumlah kemasan 10 Kilogram. Alhasil, kondisi ini sudah terjadi dan berlangsung selama kurang lebih 7 bulan.
“Ternyata laporan dari pak Distrik Ransiki tentang pembagian beras ini benar. Dimana yang tertera di label tertulis 10 KG, namun pada kenyataannya setelah kita cek hanya 6 KG dalam kemasan dan sudah berlangsung selama 7 bulan,” ungkap Bupati Waran kepada TopbNews.com di lokasi Sidak.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat ini berharap kepada Bulog selaku BUMN sekaligus penanggungjawab langsung yang dipercayakan oleh negara untuk distribusi bantuan pangan agar segera mengambil tindakan untuk melakukan pengecekan kondisi fisik dari bantuan pangan yang telah disalurkan.
“Khusus Manokwari Selatan kami mendapat 7.525 bantuan pangan beras dalam kemasan 10 Kilogram, namun setiap pengiriman fakta yang terjadi seperti ini selalu kekurangan 4 Kilogram,” sebut Waran didampingi Kadistrik Ransiki.
“Selaku Bupati saya mau menghimbau dan mengajak agar kita jangan menipu rakyat. Kenapa karena di kemasan 10 KG tapi kenyataannya cuma 6 KG sampai 6,5 KG.” Singgung Bupati.
Dirinya berharap ada transparansi antara penyalur dalam hal ini adalah Bulog selaku perusahaan BUMN dan penerima, sehingga masyarakat bisa menerima dengan jumlah yang sesuai dan jumlah yang tertera.
“Jika memang dari pusat kemasannya yang salah, maka harus disampaikan sesuai dengan kenyataan, jangan seperti ini,” pesan Waran.
Usai melihat langsung kondisi fisik bantuan pangan dari Presiden Joko Widodo tersebut, Bupati Waran menjelaskan memang jumlah per karung beras bantuan tersebut mengalami penyusutan atau kekurangan beberapa kilogram di setiap kemasan.
“Ini 6 KG yang ada, terus 4 KG kemana,” tanya Waran.
Waran menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pihaknya akan tetap membagikan bantuan tersebut kepada masyarakat, namun beberapa karung beras telah dipisahkan sebagai sampel pemeriksaan dan kini telah diamankan.
“Kepada pemerintah dalam hal ini Bulog selaku BUMN yang dipercayakan sebagai penyalur, agar segera melihat dan menindaklanjuti serta menangani kekurangan ini. Apabila diindahkan, maka kami akan berkewajiban untuk melaporkan kepada Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden dapat melihat fakta dan kenyataan yang ada di lapangan,” tegas Bupati Waran sembari menunjukkan bukti dokumentasi.
Penulis : Marthina Marisan