Manokwari, TopbNews.com – PKBM Kasih Rumbai Koteka Papua Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan kesetaraan.
Pada periode kelulusan 25 Juli 2026, PKBM Kasih Rumbai Koteka berhasil meluluskan ratusan warga belajar dari jenjang Paket A, Paket B, dan Paket C yang tersebar di beberapa kabupaten di Papua Barat.
Ketua Yayasan sekaligus Kepala PKBM Kasih Rumbai Koteka Papua Barat, Ayub Msiren, mengatakan pendidikan kesetaraan menjadi salah satu solusi efektif dalam mengurangi angka putus sekolah, khususnya di Kabupaten Manokwari dan Papua Barat pada umumnya.
“Harapan kami, dengan bertambahnya jumlah lulusan setiap tahun, angka putus sekolah di Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari, dapat terus berkurang. Pendidikan kesetaraan memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat yang belum sempat menyelesaikan pendidikan formal”, ujar Ayub.
Ia menjelaskan, pada tahun ini PKBM Kasih Rumbai Koteka Kabupaten Manokwari meluluskan 76 warga belajar, terdiri atas 15 lulusan Paket A, 20 lulusan Paket B, dan 41 lulusan Paket C.
Sementara itu, cabang PKBM Kasih Rumbai Koteka di Kabupaten Fakfak juga mencatatkan kelulusan sebanyak 76 warga belajar, sedangkan cabang di Kabupaten Teluk Bintuni meluluskan 9 warga belajar, yang terdiri dari 5 lulusan Paket A dan 4 lulusan Paket B.
Menurut Ayub, sebagian lulusan Paket C telah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Beberapa di antaranya telah mendaftarkan diri di sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Manokwari, seperti Universitas Caritas, STH, dan beberapa perguruan tinggi lainnya.
Hal tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan kesetaraan mampu membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan formal.
“Kehadiran PKBM Kasih Rumbai Koteka telah memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan. Banyak warga belajar yang sebelumnya putus sekolah pada jenjang SD, SMP, maupun SMA, kini berhasil menyelesaikan pendidikannya melalui program pendidikan kesetaraan”, katanya.
Meski demikian, Ayub mengaku pelaksanaan pendidikan kesetaraan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Selama ini, operasional PKBM lebih banyak mengandalkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan.
“Hingga saat ini, dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk pendidikan kesetaraan masih sangat terbatas. Padahal PKBM setiap tahun berhasil menamatkan warga belajar yang sebelumnya putus sekolah’, ujarnya.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah, baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat, dapat memberikan perhatian lebih terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan melalui dukungan kebijakan dan pengalokasian anggaran yang memadai.
Menurut Ayub, pendidikan kesetaraan merupakan program strategis pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal.
Dengan dukungan pemerintah daerah, ia optimistis program tersebut akan semakin efektif dalam menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat.
“Semoga ke depan pendidikan kesetaraan mendapat dukungan yang lebih baik sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dan meningkatkan masa depan mereka’, tutupnya. (*/rls)