Pj Gubernur Nikolaus Kondomo: Fordasi, Ajang Pertukaran Ide Kolaborasi Antar Daerah

Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo dalam Pembukaan Rakor Fordasi 2023 di Provinsi Papua Barat (Foto : Tesan/TopbNews.com)

Manokwari, TopbNews.com – Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo menyampaikan, Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) merupakan sarana komunikasi dan koordinasi antar daerah yang berstatus khusus dan istimewa dalam bingkai NKRI.

“Fordasi diharapkan dapat meningkatkan pertukaran ide, gagasan dan informasi serta mendorong kolaborasi kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan demi persatuan dan kesejahteraan bersama,” kata Pj Gubernur Kondomo saat menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Forum Asimetris se-Indonesia di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Selasa (26/9) malam.

Menurutnya, Provinsi Papua Pegunungan sebagai salah satu Provinsi baru pemekaran dari Papua memiliki banyak kesempatan untuk sharing kepada Provinsi yang berstatus khusus dan istimewa lainnya yang dianggap sudah maju dan berkembang.

Ia mengatakan, sejumlah isu strategis yang harus dituangkan bersama dalam deklarasi atas kebijakan yang menjadi program prioritas nasional diantaranya percepatan penurunan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, optimalisasi kampung keluarga berkualitas melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur konektivitas wilayah, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan riset terapan pembangunan rendah karbon serta perhatian pada stabilitas sosial.

“Sebagai daerah otonomi baru (DOB), sejumlah isu ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua khususnya di Provinsi Papua Pegunungan,” katanya.

Provinsi Papua Pegunungan baru bergabung dalam Fordasi tahun ini, namun telah mengikuti sejumlah kesepakatan yang akan dibahas, sebagai kelanjutan kegiatan Fordasi 2022 yang dilakukan di Aceh.

“Kami berharap lewat kegiatan ini dapat memberikan arah dan kebijakan untuk pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan,” terangnya.

Provinsi Papua Pegunungan merupakan DOB yang ditetapkan melalui UU nomor 16 tahun 2022, tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan pada 25 Juli 2022. Setelah ditetapkan, terdapat para Penjabat Gubernur yang ditunjuk.

Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo (batik merah) saat menerima cenderamata dari Pemprov Papua Barat (Foto : Tesan/TopbNews.com)

“Provinsi Papua Pegunungan diresmikan pada 11 November 2022, bersamaan dengan pelantikan Penjabat Gubernurnya, sehingga usia Provinsi ini baru berjalan kurang lebih 10 bulan. Sebagai Provinsi yang masih terlalu muda, kami masih perlu pembinaan dan teladan dari daerah-daerah yang sudah maju lebih dulu,” ujar Kondomo.

Ia menjelaskan, sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan diberikan tugas yang sama dengan 3 DOB lainnya untuk mengamankan beberapa aspek dan indikator yang sama, mulai dari pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

“Setiap daerah memiliki kondisi berbeda di lapangan. Provinsi Papua Pegunungan membawahi 8 Kabupaten dengan karakteristik wilayah pegunungan dan untuk menjangkau setiap kabupaten kebanyakan menggunakan akses transportasi udara, walaupun sudah ada yang terkoneksi dengan jalur darat,” katanya.

“Kami berharap Fordasi dapat berkolaborasi menggali potensi unggulan dan memanfaatkan dengan baik, saling mendukung untuk penguatan produktivitas menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan sebagaimana tema yang diusung tahun ini ‘Bekerja Bersama Meningkatkan Daya Saing,” tutup Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo.

Penulis : Tesan

Menuju PEMILU 2024

00Hari
00Jam
00Menit
00Detik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hati-hati menyalin tanpa izin!