Manokwari, TopbNews.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat membuka ruang dialog strategis dengan Forum Komunikasi Suku Nusantara melalui sebuah audiensi resmi yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Papua Barat, Senin (25/8).
Pertemuan ini bukan sekedar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan komunitas lintas suku di Bumi Kasuari.
Audiensi ini dihadiri jajaran pengurus Forum Komunikasi Suku Nusantara serta sejumlah pejabat pemerintah daerah.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Dominggus Mandacan menegaskan apresiasi dan dukungannya terhadap keberadaan Forum Komunikasi Suku Nusantara.
Menurutnya, forum semacam ini dapat menjadi wadah penting untuk memelihara harmoni di tengah keberagaman etnis dan budaya yang ada di Papua Barat.
“Papua Barat adalah rumah bersama yang diisi oleh beragam suku bangsa. Saya memandang forum ini dapat menjadi penghubung yang menguatkan semangat persatuan, sehingga perbedaan bisa kita jadikan kekuatan dalam membangun daerah”, ujar Gubernur.
Selain sebagai kepala daerah, Dominggus Mandacan juga hadir dengan kapasitasnya sebagai Kepala Suku Besar Arfak. Status tersebut memberikan makna simbolis tersendiri, karena forum mendapatkan legitimasi tidak hanya dari pemerintah formal, tetapi juga dari kepemimpinan adat yang kuat di Papua Barat.
Ketua Forum Komunikasi Suku Nusantara, Petrus Makbon, menyampaikan apresiasi mendalam atas sikap terbuka Gubernur.
Ia menekankan bahwa kehadiran forum ini bertujuan mempererat hubungan antar-suku, baik suku asli Papua maupun pendatang, agar dapat hidup berdampingan dengan damai.
“Forum ini lahir dari kesadaran bahwa keberagaman harus dirawat dengan komunikasi yang intensif. Kami berharap pemerintah, khususnya Bapak Gubernur, terus mendukung langkah-langkah yang kami lakukan”, jelas Makbon.
Lebih lanjut, Petrus Makbon menyampaikan harapan agar Gubernur Papua Barat berkenan melantik kepengurusan Forum Komunikasi Suku Nusantara dalam waktu dekat.
Ia menilai dukungan resmi dari pemerintah provinsi akan memperkuat legitimasi forum sekaligus mendorong kinerjanya di tengah masyarakat.
Pertemuan ini menjadi sinyal positif bagi masa depan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat.
Dengan adanya wadah komunikasi lintas suku, diharapkan potensi konflik dapat diminimalisir, sekaligus membuka peluang bagi kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi kerakyatan, serta pelestarian budaya lokal. (*)
Penulis : Rian Lahindah