Wamena, TopbNews.com – Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Provinsi Papua Pegunungan terjadi keterlambatan, dibandingkan dengan Daerah Otonom Baru (DOB) lainnya di Tanah Papua.
Karena tiga Daerah Otonom Baru (DOB) yang dimekarkan bersamaan dengan Papua Pegunungan telah menunjukkan kemajuan positif dalam pembangunan kantor-kantor pemerintahan.
Oleh sebab itu, Tokoh Intelektual Papua Pegunungan asal Jayawijaya Irwanto Halitopo, mengajak masyarakat untuk mendukung penuh terhadap pusat pemerintahan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Irwanto menjelaskan, terkait dengan pembangunan KIPP di Provinsi Papua Pegunungan pada prinsipnya mendukung proses pembangunan, karena ini merupakan salah satu syarat utama yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Daerah Otonom Baru di Provinsi Papua Pegunungan.
Yang tentunya pembiayaan kontruksi fisik 3 bangunan inti seperti bangunan Kantor Gubernur, Kantor DPRD dan Kantor MRP akan dibiayai oleh pemerintah pusat melalui kementerian PUPR.
Namum pembiayaan lainnya seperti pematangan lahan, sarana penunjang infrastruktur dan bangunan penunjang lainnya dibiayai melalui APBD, oleh karena itu pada kesempatan ini berharap kepada pemerintah pusat harus ada kebijakan akselerasi peraturan pembiayaan pada APBD Provinsi Papua Pegunungan, yang dapat digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan KIPP. Dimana APBD Provinsi Papua Pegunungan hanya mengharapkan dana Otsus dan DAU yg jumlahnya sangat kecil.
“Saya mengajak kepada masyarakat terutama dan semua tokoh untuk bersama-sama mendukung tanpa ada persoalan, agar beberapa lokasi yang menjadi milik pemerintah ini bisa membangun sesuai dengan harapan masyarakat”, jelasnya, Jumat (15/8) di Wamena.
Ia menyebutkan, proses pematangan sedang berjalan kurang lebih 65 persen, pihaknya bersyukur, tentunya KIPP punya tujuan utamanya bangunan pusat pemerintahan yang dapat mempercepat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan.
Sehingga, Menteri Dalam Negeri Muhamad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, didampingi Gubernur Jhon Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol serta delapan Bupati se-Provinsi Papua Pegunungan telah meninjau lokasi pembangunan pusat pemerintahan di gunung susu.
“Selain di gunung susu ada juga lokasinya di Wouma itu sudah melakukan pelepasan tanah adat dan bersertifikat sehingga itu juga menjadi milik pemerintah provinsi papua pegunungan”, ujarnya.
Irwanto mengatakan, lokasi di wouma berstatus milik pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, karena itu bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dipakai oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam upaya pembangunan sarana penunjang lainnya untuk mendukung proses pembangunan KIPP.
Maka di gunung susu bisa membangun tiga pusat pemeruntahan yaitu, Kantor Gubernur, Kantor DPR Provinsi, dan Kantor MRP, selain itu kantor-kantor instansi vertikal seperti, Kejaksaan Tinggi, Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, Kantor BPS, Kantor BPK RI, Kompleks Perumahan dan Sarana Prasarana Penunjang lainnya itu diakomidir wouma, sehingga bisa mempercepat infrastruktur pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.
Menurutnya, dengan adanya pembangunan seperti itu, dengan sendirinya akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, pada wilayah sekitarnya, sehingga perekonomian ini dapat merata di semua titik.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Bupati Jayawijaya Athenius Murip dan Wakil Bupati Ronny Elopere yang telah menyiapkan lokasi di gunung susu, sehingga pemerintah papua pegunungan dapat membangun Kawasan Pusat Pemerintahan (KIPP) dilokasi tersebut,” Katanya.
Lanjut Irwanto, pembangunan pusat pemerintahan baru di Provinsi Papua Pegunungan, tepatnya di gunung susu, kabupaten jayawijaya dapat membawa banyak dampak positif dan perubahan yang siknifikan.
Manfaat utama pembangunan pusat pemerintahan baru diantaranya, mempercepat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas infrastruktur.
Sehingga masyarakat di wouma tetap tenang, karena lahan tersebut yang sudah menjadi kepemilikan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, sekiranya dapat menjadi pilihan tambahan untuk pembangunan perkantoran dan sarana prasarana lainnya di wilayah tersebut.
“Saya pikir masyarakat jangan berkecil hati, karena pemerintah provinsi sangat membutuhkan lahan yang luas, karena itu membutuhkan pembangunan infrastruktur sangat banyak”, tutupnya. (*)
Penulis : Rachel