Manokwari, TopbNews.com — Pemerintah Kabupaten Manokwari mulai menyiapkan skenario besar dalam penataan wilayah administratif. Salah satu langkah strategis yang kini dikaji serius adalah rencana pemekaran Kota Madya Manokwari dan pemindahan pusat pemerintahan kabupaten ke kawasan Wapramasi (Warmare, Prafi, Masni, Sidey).
Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyatakan wacana ini merupakan bagian dari upaya mendesain ulang struktur pemerintahan agar lebih efektif dan efisien dalam pelayanan publik.
Dalam rancangannya, wilayah perkotaan yang selama ini menjadi pusat aktivitas masyarakat akan ditata ulang menjadi Kota Madya.
“Pemekaran ini bukan sekadar ambisi administratif, tapi bagian dari visi besar penataan wilayah agar pembangunan lebih merata,” ungkap Hermus saat ditemui awal media, Kamis (19/6/2025).
Untuk memenuhi syarat pembentukan kota, sejumlah distrik yang berada di area inti akan digabung, antara lain Manokwari Barat, Manokwari Utara, Manokwari Timur, Manokwari Selatan, dan Tanah Rubuh. Sementara itu, wilayah kabupaten akan diperluas ke arah dataran Wapramasi yang dianggap memiliki potensi dan ruang tumbuh lebih luas.
“Wilayah seperti Prafi, Warmare, Masni, Sidey, hingga Mokwam akan dikembangkan sebagai kawasan strategis pusat pemerintahan Kabupaten Manokwari yang baru,” jelasnya.
Menurut Hermus, proses ini kini berada pada tahap kajian teknis dan administratif. Pemerintah kabupaten telah membentuk tim khusus untuk merancang struktur wilayah serta kesiapan infrastruktur dasar di lokasi pemindahan.
Adapun opsi mengenai penggunaan kantor pemerintahan tengah dikaji. Jika Kota Madya terbentuk, kantor bupati saat ini bisa dialihfungsikan menjadi kantor sementara pemerintah kota, atau sebaliknya — pemerintah kota menempati kantor eksisting, sementara pemerintah kabupaten membangun kantor baru di Wapramasi.
“Langkah ini kami rancang agar transisi berjalan mulus dan tidak mengganggu layanan masyarakat,” imbuhnya.
Rencana pembentukan Kota Madya Manokwari sendiri ditargetkan rampung dalam rentang waktu 2027 hingga 2028, menunggu pencabutan moratorium daerah otonom baru (DOB) oleh pemerintah pusat. Meski moratorium belum dicabut, Pemkab Manokwari memilih untuk tetap bergerak.
“Kalau kita tidak siapkan dari sekarang, kita akan tertinggal. Banyak daerah lain juga tengah bersiap. Ini momentum kita,” tutup Hermus.
Langkah strategis ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan, membuka akses yang lebih luas untuk pelayanan publik, serta menyeimbangkan pertumbuhan wilayah antara pusat kota dan kawasan pedalaman.
Penulis : Marthina Marisan