Sorong, TopbNews.com – Evaluasi pembangunan fasilitas pemerintahan Papua Barat Daya yang dilakukan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, Senin (27/5/2024) di Kota Sorong terkait gerak lambat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD), mendapat respon pernyataan Ketua Harian LMA PBD, Franky Umpain.
“Provinsi ini baru menjelang 2 tahun, Pj.Gubernur (Muhammad Musa’ad) ini kan dipercayakan menjadi Pj Gubernur dan bersama perangkat pemerintahan sementara di Papua Barat Daya, tentu dengan berbagai agenda prioritas daerah,” ungkap Franky kepada TopbNews.com Selasa (28/5/2024).
Menurutnya, pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPR PBD dan Kantor MRP PBD merupakan program Strategis Nasional, evaluasi yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI adalah Wajar karena daerah pemekaran baru hingga saat ini pengawasannya oleh Komisi II DPR RI.
Hanya saja, menurut Franky bahwa yang harus di evaluasi adalah Kementerian PUPR sebagai penanggung perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan fasilitas perkantoran sebagai pusat pelayanan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya.
Menurut Mananwir Betkaf, Frengky Umpain, komitmen daerah telah ditunjukkan dengan menyediakan lahan untuk pembangunan perkantoran sebagai pusat pelayan masyarakat Papua Barat Daya. Harapan kami dengan adanya Evaluasi, Komisi II DPR RI dapat memberikan efek positif kepada semua pihak terutama Kementerian PUPR sebagai pelaksanaan pembangunannya.
“Saatnya berkolaborasi, tidak perlu mencari siapa yang salah siapa yang benar”, tekannya.
Umpain juga menyoroti komitmen negara dalam menerbitkan UU Nomor 29 terkait Pemekaran PBD itu adalah untuk percepatan pembangunan.
“Saat ini ada keterlambatan pembangunan artinya ada masalah, olehnya kami berharap Komisi II DPR RI dalam tugas dan wewenangnya dapat mengevaluasi kementerian PUPR terkait keterlambatan Pembangunan fasilitas perkantoran di Papua Barat Daya”, terang Franky.
Franky mengatakan, masyarakat inginkan ada solusi dan dari kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Sorong Papua Barat Daya, masyarakat sudah merindukan wujud fisik Pusat pelayanan perkantoran Pemerintahan Provinsi yaitu Kantor Gubernur, Kantor DPR dan Kantor MRP serta pusat pelayanan lainnya, karena hal itu menjadi kebanggaan hadirnya provinsi ini.
“Evaluasi adalah hal yang wajar sebagai kritik untuk mempersiapkan yang lebih baik”, pungkasnya (*)
Penulis : Redaksi