
Manokwari, Topbnews.com – Sebuah langkah besar dalam penegakan hukum di Papua Barat resmi diambil dengan diresmikannya gedung baru Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat. Peresmian yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejati Papua Barat, Muhammad Syarifuddin, berlangsung di kawasan perkantoran Gubernur Papua Barat, Jalan Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari, Senin (24/2).
Gedung megah yang berdiri di atas lahan seluas tiga hektar ini memiliki empat lantai dengan luas total mencapai 8.506,28 meter persegi. Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp 117,3 miliar yang bersumber dari DIPA APBN Kejaksaan Agung. Pembangunannya dimulai pada 29 November 2023, rampung pada 20 Desember 2024, dan mulai digunakan sejak Januari 2025.
Dalam sambutannya, Syarifuddin menegaskan bahwa gedung baru ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi merupakan simbol peningkatan kualitas pelayanan hukum di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Kehadiran kantor ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan profesional. Dengan fasilitas yang lebih modern, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”, ujarnya.
Selain bangunan utama, kompleks Kejati Papua Barat juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, termasuk bangunan layanan terpadu di pintu masuk utama, rumah dinas jaksa yang siap dihuni, serta rencana pembangunan kantor Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD).
Salah satu fasilitas yang menarik perhatian adalah masjid yang akan segera dibangun di dalam kompleks ini. Masjid tersebut nantinya menjadi yang pertama di area perkantoran Arfai dan tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai Kejati, tetapi juga bagi seluruh pegawai dan masyarakat sekitar.
Turut hadir dalam peresmian ini, Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, yang menilai kehadiran gedung baru ini sebagai bukti nyata bahwa negara hadir dalam menjaga supremasi hukum di Tanah Papua.
“Kami berharap gedung ini dapat dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya sebagai tempat bekerja, tetapi juga sebagai rumah keadilan bagi seluruh masyarakat Papua Barat”, kata Ali Baham.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Kejati Papua Barat dan pemerintah daerah dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil dan transparan. Dengan lokasi kantor yang berdekatan, diharapkan kerja sama antara kedua lembaga semakin erat demi menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik di Papua Barat.
Peresmian gedung Kejati Papua Barat ini menjadi tonggak baru dalam upaya peningkatan pelayanan hukum di daerah. Dengan fasilitas yang lebih lengkap dan modern, diharapkan kinerja kejaksaan semakin maksimal dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. (*/KY)