Jayapura, TopbNews.com – Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua hendaknya mengangkat Harkat dan Martabat Orang Asli Papua (OAP), bukan dijadikan sebagai ajang korupsi.
Hal ini dikatakan Wakil Menteri PUPR RI, Wempi Wetipo saat menghadiri Workshop Percepatan Pembangunan Perspektif Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru di Jayapura, Selasa (24/10).
Wamendagri John Wempi Wetipo menegaskan, akan terus mengawal percepatan pembangunan di Papua tetapi juga ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerinthan dan pelaksanaan pemilu pada 2024 di daerah itu.
“Karena ada beberapa kabupaten yang belum mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serentak pada 2024,” katanya.
Menurut Wetipo, ini akan menjadi atensi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga workshop yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura merupakan gagasan yang sangat baik dalam memberikan informasi yang baik kepada masyarakat asli Papua.
“Karena selama ini banyak informasi yang ingin diketahui Orang Asli Papua (OAP) untuk hak mereka tetapi tidak pernah ada sosialisasi dengan baik bagi masyarakat” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan, Kemendagri telah mengeluarkan surat untuk dilakukan sosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 dan PP Nomor 107 dimana dalam kebijakan tersebut ada hak-hak yang harus didapat oleh OAP.
“Tetapi ternyata sampai saat ini mereka belum mendapatkan informasi yang jernih apalagi dengan adanya empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua itu,” ujarnya lagi.
Dia menambahkan, adanya pemekaran empat DOB di Tanah Papua harusnya mengangkat harkat dan martabat OAP sehingga jangan sampai pemekeran yang sudah dilakukan dijadikan sebagai ajang untuk melakukan tindak pidana korupsi.
“Ini tidak boleh terjadi sehingga kembali memiskinkan rakyat karena rakyat akan sejahtera, aman atau tidak sangat ditentukan oleh kepala daerah,” Tegasnya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengatakan, kebijakan dari pemerintah pusat untuk memekarkan daerah di Papua harus menjadi ruang yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut.
“Sehingga dalam workshop ini diharapkan masyarakat Papua bisa mengawasi dan mengetahui berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” kata Frans Pekey kepada awak media.
Menurut Pekey, berbicara tentang Papua pertama tentu ialah percepatan pembangunan karena itu bisa mengurai berbagai permasalahan di Tanah Papua.
“Karena pemerintah telah memberikan kebijakan khusus dengan membentuk daerah otonomi baru itulah sebabnya kami dalam workshop ini, sebagai Tuan rumah sekaligus penyelenggara pihaknya mengundang seluruh kepala daerah di Tanah Papua,
Dengan harapan dapat menggaungkan kebijakan negara yang telah diberikan kepada Papua, sehingga rakyat tahu dan kita sendiri juga paham sebagai penentu kebijakan, pengambil kebijakan dalam mengimplementasikan ataupun juga menyusun dalam bentuk rencana Program kebijakan pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat PapuaPapua,” bebernya.
Workshop menghadirkan narasumber dari Kementerian lembaga terkait, termasuk juga dari KPK, Komisi II DPR RI, dan para penanggap dari beberapa tokoh seperti dari akademisi, Tokoh Perempuan, Tokoh Adat, dan dari Pemerintahan.
“Diharapkan para narasumber bisa memberikan penguatan bagaimana pengaruh kebijakan negara kemudian membangun di era Otonomi khusus dan juga dengan manfaat peluang pemekaran yang diberikan kepada Papua,” tutupnya. (*)
Penulis : NatYo