Manokwari, TopbNews – Sejumlah bupati di Papua Barat, menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi di daerah kepada anggota DPD RI. Persoalan yang disampaikan mulai dari regulasi, kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur.
Bupati Pegunungan Arfak, Yosias Saroi misalnya. Dia menanyakan dan menitip pesan ke Presiden Joko Widodo perihal realisasi pembangunan infrastruktur di Pegunungan Arfak. Presiden, kata Yosias, kala berkunjung ke Pegunungan Arfak berjanji akan membangun sejumlah infrastruktur di sana.
Hal lain yang disampaikan Yosias adalah terkait alokasi anggaran bagi masyarakat adat. Menurut dia, saat ini ada sejumlah organisasi adat yang terdaftar. “Saat ini ada dewan adat. Strukturnya dari provinsi sampai distrik. Ada juga kepala suku. Ada juga Lembaga Masyarakat Adat. Strukturnya juga dari tingkat provinsi. Ini tidak cukup. Tapi sudah jalan. Kita mau salahkan siapa,” kata Yosias.
Bupati lainnya yang menyampaikan persoalan di daerahnya dalah Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiuw. Salah satu yang menjadi sorotan bupati adalah angka kemiskinan di Bintuni yang masih tinggi. Menurut dia, pascapemekaran pada 2004, angka kemiskinan di Teluk Bintuni adalah yang tertinggi di Indonesia, yakni 45%. Namun angka itu kini sudah turun menjadi 29,7%.
Meski turun signifikan, namun jumlah itu masih di atas rata-rata nasional. “Kenyataannya memang terjadi penurunan dua kali lipat. Namun angka itu masih di atas rata-rata nasional. Padahal potensi kekayaan kita sangat besar. Ada LNG Tangguh serta proyek-proyek strategis nasional lainnya,” uangkap Petrus.
Bupati Petrus juga menyoroti implementasi otsus di Jilid II. Menurut dia, ada kerancuan dalam pengelolaan anggaran daerah. Terutama dana otonomi khusus. “Di sini tidak ada Orang Papua yang pegang uang. Begitu pegang uang, nanti dicurigai pakai beli senjata untuk lawan Negara,” kata Petrus.
Sementara Wakil Ketua DPD, Nono Sampono mengatakan semua masukan yang disampaikan akan diterima sebagai masukan. Selanjutnya, mereka akan mengawal implementasi otsus di Papua Barat. “Terutama dalam jaminan hak-hak masyarakat adat,” ujar Nono.
Penulis: Hengky Kadiwaru.