Manokwari, TopbNews.com – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Papua Barat mencatat, hingga kurun waktu November 2023, indeks pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua Barat baru masuk level 13,55 %. Kondisi ini disebabkan karena banyak faktor.
Demikian disampaikan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat, Jimmy Pigome kepada wartawan saat pembukaan kegiatan Rakornis BPBJ belum lama ini.
Dijelaskan Jimmy, mengingat kondisi indeks pengadaan barang dan jasa yang masih berada pada level rendah, sehingga pihaknya mengundang LKPP datang ke Papua Barat. “Bentuk tata kelola barang dan jasa di Papua Barat masih rendah, sehingga diambil langkah cepat mengundang LKPP bidang teknis, bidang level kematangan, serta bidang jabatan fungsional dan pengadaan secara elektronik untuk melakukan pendampingan dan bimbingan di Papua Barat,” ungkap Pigome.
Disebutkan, selama pelatihan dari LKPP akan digelar klinik dan dibagi dalam kelas. Selanjutnya setiap peserta akan dilakukan penilaian di tempat pelatihan pembimbing dari LKPP pusat. “Kalau masih ada syarat administrasi yang kurang, maka akan dilengkapi dan yang sudah lengkap kemudian akan di upload dan akan diverifikasi oleh LKPP. Harapannya tahun depan pengadaan barang dan jasa di Papuia Barat naik ke level sedang,” harap Pigome.
Pigome menyebut, pihaknya sudah melakukan launching sebanyak 2 aplikasi yaitu Sistem Informasi Penyedia Papua (SIPAPUA) dan launching SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia). “SIPAPUA akan digunakan sistemnya di tingkat lokal Papua Barat. Sementara SIKAP merupakan sistem nasional yang ditetapkan LKPP dalam sistem pengadaan barang dan jasa,” sebut Pigome.
BPBJ juga aku Pigome, telah menerbitkan Sistem Manajemen Data Pengadaan Barang dan Jasa (Mandat BPJ). Sistem ini bertugas membantu progress pengadaan barang dan jasa yang sudah selesai, progress pengadaan barang dan jasa yang sedang berproses dan proses pengadaan barang dan jasa yang belum terproses. “Semua akan dilaporkan dan dipantau Kepala Daerah dan juga Inspektorat,” akunya.
“Target kedepan adalah efisiensi anggaran dari pengadaan barang dan jasa. Kemudian tata kelola berjalan baik dan berdampak pada peningkatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan tertib administrasi,” jelas Pigome.
Pigome menambahkan, sejauh ini jumlah paket APBD Induk dan perubahan yang sudah tayang sebanyak 125 paket. Sementara terdapat 4 paket yang ditarik OPD terkait seperti Dinas Kehutanan dan Dinas Pendidikan. “Tersisa 110 paket tender. 9 paket APBD Perubahan dari DPUPR tersebar di Fak-Fak, Kaimana dan terbanyak di Manokwari, Pegaf dan Mansel. Kalau secara prosentase 100% dari APBD Induk sudah terealisasi. Tersisa 9 paket yang diharapkan segera selesai dalam waktu dekat,” paparnya sembari menyebut khusus anggaran yang terserap sebesar 55,3% dari 100% anggaran Pemprov Papua Barat.
BPBJ Catat 4 Ribu Pengusaha OAP di SIKAP
Pigome menambahkan, berdasarkan data Biro PBJ, terdata sebanyak 4.000 lebih pengusaha asli Papua dan sudah terintegrasi dalam aplikasi SIKAP. “Tapi data itu masih tergabung dengan data pengusaha OAP dari Sorong Raya. Jadi nanti akan dilakukan verifikasi untuk memastikan mana pengusaha OAP yang riil berdomisili di wilayah Papua Barat dan mana pengusaha OAP yang berdomisili di luar Papua Barat. Kemudian akan dilakukan pendataan mana pengusaha OAP yang masih aktif dan mana pengusaha OAP yang sudah tidak aktif,” bebernya.
Ditanya perihal sejumlah proyek strategis, Pigome mengaku akan dilakukan pemantauan bersama Inspektorat dan instansi teknis di lapangan. “Kedepan kita akan siapkan aturan Perda untuk orang asli papua serta regulasi terkait OAP yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa,” tukasnya. (*)
Penulis : Redaksi