Manokwari, TopbNews.com – Dalam rapat pandangan akhir terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat Tahun 2025, Fraksi Partai Golkar menyuarakan sejumlah isu yang dianggap penting untuk ditangani segera oleh pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Amin Ngabalin, bersama anggota lainnya yakni, Andrianus Mansim, Philip Henrich, dan Erwin Bedu Nawawi, menggarisbawahi bahwa peningkatan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama.
Bandara Rendani disebut sebagai contoh kebutuhan mendesak yang perlu segera diselesaikan, terutama terkait penimbunan area dan pengembangan fasilitas.
“Bandara Rendani bukan hanya fasilitas transportasi, tetapi juga simbol penting bagi Papua Barat. Penyelesaian pembangunan di area ini akan membawa dampak besar bagi mobilitas dan citra daerah, ” ujar Amin Ngabalin dalam konferensi pers di Manokwari, Rabu (18/12) dini hari.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur ekonomi yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Penyelesaian proyek Pasar Sanggeng yang direncanakan terhubung dengan Pasar Ikan disebut sebagai langkah strategis untuk mendorong aktivitas ekonomi warga.
Selain itu, perhatian khusus juga diarahkan pada pengembangan jalan utama seperti Jalan Esau Sesa yang memerlukan pembebasan lahan agar dapat berfungsi maksimal sebagai jalur vital transportasi.
Dalam aspek olahraga, Fraksi Golkar kata Amin Ngabalin mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran bonus bagi atlet Papua Barat yang telah berprestasi di ajang PON Papua, sekaligus anggaran PON Aceh-Sumatera Utara.
“Prestasi para atlet adalah kebanggaan Papua Barat. Pemerintah harus memastikan hak mereka tidak diabaikan,” tegas Ngabalin.
Poin penting lainnya adalah Fraksi Golkar meminta tambahan pagu anggaran kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah dari DBH Migas yang bernilai fantastis.
“Pemerintah harus selektif memberikan pagu anggaran terhadap OPD teknis yang berpotensi memberikan pendapatan bagi Papua Barat. Sebab Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah berkontribusi besar bagi dana hasil migas sehingga pemerintah perlu mengalokasikan dana yang seimbang pula”, tegas Amin.
Namun, tantangan keuangan daerah turut menjadi perhatian. Fraksi Golkar mencatat bahwa pemekaran Provinsi Papua Barat Daya telah berdampak pada menurunnya pendapatan daerah, yang kemudian mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran secara optimal.
“Kami meminta pemerintah memprioritaskan sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti perikanan, kehutanan, dan pertanian, ” lanjutnya.
Dengan anggaran sebesar Rp.3,5 triliun yang telah disepakati, Fraksi Golkar berharap pemerintah mampu merealisasikan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. Mereka juga menyampaikan komitmen untuk terus mengawal kebijakan demi kesejahteraan rakyat Papua Barat.
“Fraksi kami bertekad untuk lebih optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di tahun-tahun mendatang,” pungkas Ngabalin.
Sebagai bagian dari DPR Papua Barat, Fraksi Golkar berkomitmen untuk memastikan pembangunan berjalan merata, dengan fokus pada kebutuhan prioritas yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (*/KY)