Manokwari, TopbNews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berjanji akan segera menyikapi dinamika yang terjadi pada sejumlah daerah di Tanah Papua.
Hal itu sehubungan dengan indikasi sikap diskriminatif Pemerintah daerah kepada lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait alokasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah wilayah yang hingga saat ini belum ada kejelasan.
Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie melalui telepon selulernya, Kamis (9/11) pagi.
Elias mengatakan, persoalan ketidakjelasan itu disampaikan secara langsung kepada Mendagri usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan menghadirkan pembicara antara lain Kapolri, Panglima TNI dan Mendagri.
Substansi penekanan dan isu prioritas dari Mendagri kata Elias, terkait dengan dukungan Pemerintah daerah dalam hal penganggaran kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilu 2024.
Dari pemaparannya, Mendagri menyampaikan bahwa komitmen itu dimulai sejak awal 2023 sebagaimana diperkuat beberapa surat edaran dan yang terakhir tanggal 2 November 2023 yang tentu isinya sama bahwa menegaskan adanya “Political Will” dari Pemda dan perintah regulasi wajib memberikan dukungan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan di daerah.
“Lalu saya menyampaikan secara langsung kepada Mendagri sebelum beliau naik ke dalam mobil. Saya sampaikan bahwa ada perlakuan yang sebenarnya tidak etik dan tidak adil pada penyelenggara khusus di Bawaslu bukan saja di Provinsi tapi nampaknya terjadi di Kabupaten di Papua Barat bahkan juga di Papua Barat Daya. Dimana Pemda cenderung memprioritaskan alokasi penganggaran APBD untuk Pilkada itu lebih kepada KPU daripada Bawaslu”, kata Elias.
Menanggapi itu, Mendagri kata Elias berjanji akan melihat secara langsung kondisi di daerah.
“Mendagri menjanjikan dan menyampaikan langsung kepada saya bahwa jika memang itu kondisinya, kita akan prioritas untuk turun ke daerah-daerah itu. Manokwari, Sorong dan Jayapura, itu penyampaian dari beliau,” bebernya.
Bawaslu kata Elias pada prinsipnya mempersilahkan Pemda apabila ada hal-hal yang mengganjal, namun tidak mengabaikan penyelenggara pengawasan.
“Tapi jangan pernah bapak-ibu menutup mata bahwa kita-kita ini bukan anak-anak yang jadi penyelenggara, bukan sekedar mencari pekerjaan tapi kami ini bagian dari organisasi dan aktivis yang selama ini juga menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik di pusaran-pusaran kekuasaan”, kata Elias.
Dengan dasar itulah, ia memberanikan diri bahwa sudah saatnya memperbaiki hal-hal yang cenderung dilokalisir seolah-olah Pemerintah Pusat punya kehendak yang sama.
“Ternyata Pemerintah Pusat justru sebenarnya lebih punya niat yang jauh lebih baik daripada Pemerintah di daerah. Tapi kadang-kadang kita saja yang melokalisir persoalan, yang kemudian seperti itulah,” cetusnya.
Bahkan, menurut Elias, sebagian aktivis di Ibukota mengaku prihatin terhadap kondisi yang dialami Bawaslu Papua Barat terutama terkait dengan pengajuan yang sudah dilakukan dari April 2023 tapi hingga saat ini belum pernah dipertemukan dengan Pemda untuk dibahas.
“Mereka juga menyayangkan dinamika semacam ini yang seharusnya tidak perlu terjadi karena sosok figur yang memimpin lembaga ini kan bukan ujuk-ujuk tiba-tiba datang dari mana tapi kan datang dari aktivis,” ujarnya sembari kembali mengatakan, karena itulah Mendagri menjanjikan akan segera menyelesaikan dan berencana mendatangi Manokwari, Sorong dan Jayapura.
Penulis : Tesan