Manokwari, TopbNews – Sekelompok masyarakat dari Aliansi Masyarakat Papua Barat, berunjuk rasa di Kantor Gubernur Papua Barat, di Arfai, Senin (13/3). Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah meminta, Mendagri tidak memperpanjang masa jabatan Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. Massa menilai, kehadiran Pj. Gubernur Papua Barat justru membuat sekelompok ASN dan masyarakat resah.
“Penjabat Gubernur Papua Barat sudah memasuki purna tugas tahun 2023. Mendagri tidak boleh memperpanjang masa jabatan Gubernur Papua Barat. Kehadiran penjabat gubernur sangat meresahkan,” kata Koordinator Aksi, Yosias Saroi dalam orasinya di halaman kantor gubernur.
Massa juga meminta rencana penjabat gubernur mengevaluasi dan serta merampingkan struktur di pemerintahan. Mereka menilai, langah itu justru akan membuat sejumlah pejabat tidak akan memiliki posisi di struktur pemerintahan. “Jika aspirasi kami tidak ditanggapi, kami akan lumpuhkan aktivitas pemerintahan di Papua Barat,”kata Yosias sembari meminta agar DPA segera direalisasikan demi menjaga pembangunan.
Sayangnya, saat aksi berlangsung Pj. Gubernur Papua Barat tidak berada di tempat. Massa hanya ditemui Asisten III Setda Papua Barat, Reymon Hendrik Yap dan Staf ahli pemerintahan dan Otsus, Thamrin Payapo.
Seperti diberitakan sebelumnya, belakangan rencana perubahan dan rotasi serta evaluasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat santer terdengar. Pj. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw menyatakan pemerintah saat ini membutuhkan pejabat muda yang memiliki kapasitas mumpuni dan daya ungkit yang kuat.
“Kita mau coba cari mereka yang jauh lebih muda atau memiliki potensi-potensi baik yang bisa kita manfaatkan untuk berdaya ungkit (punya daya ungkit) untuk mendorong dan memperbaiki kebijakan negara yang turun terus menerus,” ujar Waterpauw kepada awak media, beberapa waktu lalu.
Penetapan para pejabat yang duduk itu pun telah dia lakukan bersama jajaran. Rotasi yang akan dilakukkan itu, berkaitan dengan tugas-tugas di pemerintahan. Eks Kapolda Sumatera Utara dan Papua itu menegaskkan, akan mengakomodir pejabat potensial di daerah menduduki jabatan penting di provinsi. “Fakfak sudah dapat 2, dari Kaimana sudah dapat 1, dari Teluk Wondama mungkin 1. Yang lain sedang dalam proses. Mansel mungkin lebih dari 2. Jadi kita akan rolling. Tergantung hasil evaluasi,” kata dia sembari menambahkan penetapan akan dilakukan bersamaan sehingga waktunya lebih efisien.
Meski belum bisa memastikan waktunya, namun Waterpauw menegaskan rotasi jabatan telah melalui mekanisme dan dilakukan evaluasi yang objektif. “Mereka yang batas waktu 5 tahun ke bawah dan 5 tahun ke atas. Ada beberapa pejabat kita yang sudah lama. Ada yang terkesan sudah monoton dan tidak punya daya ungkit yang lebih baik,” ungkapnya. (*)
Penulis : Tesan