Jayapura, TopbNews.com – Dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan KB lebih maksimal, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua menggelar pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi bidan di Fasyankes, Angkatan ke-2 Tahun 2023.
“Tujuannya adalah agar mereka terampil memberikan pelayanan kontrasepsi. Dan meningkatkan kualitas provider dalam pelayanan kontrasepsi sesuai dengan standar pelayanan,” ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Nerius Auparai, Sabtu (7/10).
“Pelatihan yang sekarang ini adalah angkatan ke dua yang dilatih yakni semua pelayanan kontrasepsi mulai dari pasang IUD, implan, termasuk kontrasepsi jangka pendek Suntik KB 3 bulanan, Pil KB, dan Kondom,” imbuhnya .
Menurutnya, Pelayanan kontrasepsi di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan dan juga Provinsi Papua, sangat tinggi.
“Minat untuk menggunakan kontrasepsi cukup tinggi terutama yang menggunakan suntik itu cukup tinggi di Provinsi Papua penggunaannya, termasuk yang menggunakan alat kontrasepsi pil tetapi Implan juga cukup tinggi,” tuturnya.
Sementara untuk penggunaan kontrasepsi IUD sendiri masih terus disosialisasikan karena berbagai alasan.
“Khusus untuk masyarakat di Papua terutama ibu-ibu memang ada alasan minder untuk menggunakan IUD karena kecuali dipasang pada saat dia melahirkan, tapi kalau sudah selesai melahirkan harus tunggu 40 hari dulu baru kembali dilayani dia sudah tidak mau karena dia tidak mau dilihat oleh orang lain kecuali suaminya sendiri. Hal-hal seperti ini yang membuat untuk penggunaan kontrasepsi IUD peminatnya agak kurang di Provinsi Papua tapi setiap bulan ada pelayanan,” ungkap Nerius.
“Setiap ibu-ibu yang datang harus di konseling betul-betul apalagi yang jumlah anaknya banyak dan masih kecil-kecil artinya anak pertama baru lahir belum cukup satu tahun dia hamil lagi ini perlu pendampingan karena salah satu cara untuk mengurangi angka prevalensi stunting,”ujarnya.
Dirinya berharap program jarak kelahiran agar menjadi sebuah program bagi para ibu.
“Harapan saya bagi ibu-ibu yang ingin mempunyai keturunan terutama ialah harus mengatur jarak kelahiran, jadi penggunaan alat KB itu bukan membatasi kelahiran tetapi mengatur jarak kelahiran antara anak pertama kedua dan seterusnya,” katanya.
“Program KB di Papua itu tidak melarang orang mempunyai anak atau membatasi punya anak tetapi lebih untuk mengatur jarak kelahiran agar ibu sehat kandungannya siap untuk hamil, anak balita sudah mendapatkan pendampingan dan asupan gizi yang baik itu yang utama,” sambungnya.
Untuk diketahui pelatihan angkatan ke-2 diikuti oleh Bidan dari 11 Kab/Kota di Papua dan seluruhnya dinyatakan lulus dan berkompeten untuk siap melayani Pelayanan KB di Tempat kerjanya masing-masing.
Para peserta berasal dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Sarmi. (*)
Penulis : NatYo