Manokwari, TopbNews.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Barat Selasa (12/9) di Manokwari.
HLM TPID Tingkat Provinsi Papua Barat dipimpin Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw bersama Sekda Papua Barat Yakob Fonataba, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Papua Barat, Rommy Tamawiwy dan Bupati Manokwari, Hermus Indou.
Rapat juga dihadiri Pimpinan OPD dan Biro dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, serta para Bupati/sekda melalui virtual zoom.
“Hari ini kita akan mendapatkan gambaran lengkap tentang perkembangn inflasi, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat kita manfaatkan untuk bagaimana memastikan inflasi yang terjaga di wilyah Provinsi Papua Barat,” kata Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw dalam arahannya.
Waterpauw mengatakan, seperti diketahui Kabupaten Manokwari tercatat menjadi Kota/Kabupaten IHK dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia yaitu 0,55 persen secara bulanan (mtm) atau 6,40 persen secara tahunan (yoy), pada Agustus 2023.
Kondisi ini kata Pj Gubernur Waterpauw harus mendapat perhatian serius dari semua pihak mengingat tingkat inflasi merupakan salah satu aspek yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat.
“Pergerakan inflasi di suatu daerah mencerminkan daya beli masyarakat di dalam daerah tersebut. Kita harus memastikan tingkat inflasi yang terjaga dan dalam rentang sasaran nasional yang sebesar 3 persen,” ungkapnya.
Pengendalian inflasi juga harus didorong melalui 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif.
“Seluruh strategi ini hanya dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi antar OPD serta stakeholder terkait di wilayah Provinsi Papua Barat,” ujar Waterpauw yang juga menjabat sebagai Ketua TPID Papua Barat.
Pada HLM itu, Waterpauw juga mengajak para kepala daerah agar mengoptimalkan lahan yang ada diwilayah masing-masing dengan menanam jenis pangan lokal. Ini dianggap sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi krisis pangan di masa depan.
“Kepala-kepala daerah harus kerahkan masyarakat untuk gencarkan menanam padi atau pangan lokal. Ini penting jika terjadi krisis pangan setidaknya potensi lokal kita sudah siap.
Manfaatkan setiap lahan yang ada. Masyarakat juga harus mengubah cara berpikir, jangan selalu berharap ke pemerintah daerah tapi harus mandiri,” tegas Waterpauw.
Selain komoditas beras, Waterpauw juga mendorong pengendalian inflasi komoditas ikan segar di Papua Barat.
“Coba bapak/ibu ke pasar ikan sanggeng dan tanya ikan disana, penjual akan bilang ikan Manokwari atau luar? Jadi ada ikan yang juga didatangkan dari luar, sehingga ada permainan harga disini. Ikan ekor kuning kita ini paling diminati tapi coba bapak/ibu cek harganya,” kata Waterpauw sembari meminta, Tempat Pelelengan Ikan (TPI) juga harus diaktifkan kembali agar tidak terjadi spekulasi harga ikan segar.
Penulis : Tesan