Manokwari, TopbNews.com – Pj Sekda Papua Barat, Yacob Fonataba menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengalihkan kegiatan fisik pada kegiatan lainnya di Perubahan APBD 2023, jika dokumennya tidak lengkap.
Oleh karena itu, ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki pekerjaan fisik untuk segera mempersiapkan segala dokumen pekerjaan tersebut.
“Untuk kalender tender sudah dipertegas untuk yang sudah melakukan dokumen-dokumen misalnya dokumen perencanaan kontrak sudah jalan itu harap dipercepat. Tetapi kalau kita verifikasi lagi ternyata ada OPD yang sampai sekarang belum melaporkan persiapan dokumen, maka itu dibatalkan karena menurut perhitungan waktu, itu sudah tidak memenuhi syarat dan kita tidak mau melakukan hal-hal yang nantinya menimbulkan efek yang kurang bagus jadi itu akan dirubah di perubahan untuk kegiatan yang lain,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (8/9).
Fonataba membenarkan bila pekerjaan fisik menjadi salah satu faktor penyumbang terbesar belum terserapnya anggaran.
Dalam rapat dengar pendapat (hearing) Komisi-Komisi DPR Papua Barat bersama Mitra Kerja (OPD) yang digelar pada tanggal 7 – 8 September 2023 terungkap realisasi anggaran terendah sebesar 18,77 persen dari pagu anggaran lebih dari Rp.200 miliar dan ada juga 22 persen dari pagu anggaran lebih dari Rp.300 miliar.
Hal ini disebabkan karena kendala yang dialami dalam bentuk pekerjaan fisik yang belum terserap. Dimana kendala berada pada hal teknis persiapan tender dan lainnya yang berjalan sedikit terlambat. Selain itu terdapat beberapa pekerjaan fisik yang sudah ditenderkan namun belum ada proses pencairan, serta pekerjaan yang baru penandatanganan kontrak.
Untuk diketahui, realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat hingga Agustus 2023 berada di posisi 37,6 persen.
Meski demikian, Pj Sekda Papua Barat, Yacob Fonataba mengklaim bila serapan anggaran saat ini sudah cukup bagus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, meski realisasi anggaran terlambat karena adanya perubahan penetapan kembali APBD Induk akibat pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, namun serapan globalnya, sudah memenuhi kuota realisasi.
“Realisasi anggaran kita agak terlambat yaitu di bulan maret, karena kita penetapan kembali akibat pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Dokumen anggaran kita yang sudah jadi terpaksa dirubah itu yang membuat terhambat. Jadi sebetulnya dari segi waktu kita sudah memenuhi kuota realisasi,” katanya.
Fonataba mengatakan, Pj Gubernur Paulus Waterpauw telah perintahkan untuk realisasi anggaran dipercepat sehingga diperkirakan pada bulan Oktober akan mendongkrak nilainya.
Penulis : Tesan