Manokwari, Topbnews.com – Polemik Kasus Tindak Pidana Korupsi pada kubu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat rupanya mendapat atensi yang cukup besar dari Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI (ORI) Papua Barat, Musa Sombuk mengatakan, sejumlah event-event olahraga seperti Kejurda akan berlangsung namun disisi lain, KONI tengah menghadapi persoalan hukum.
“Jadi ya prioritas. Ada persoalan hukum tapi disisi lain juga ini ada event di depan. Jadi Pj Gubernur sudah menyatakan oke bersihkan dulu. Nah satu sisi ada undang-undang olahraga yang mengharuskan ada hibah, tapi disisi lain keuangan yang harus dipatuhi. Jadi kalau pilihannya uang atau ivent, pasti uang yang akan dipilih, karena berbicara soal pertanggungjawaban. Iven bisa kan kita tidak harus ikut,” ujarnya kepada media Topbnews, Rabu (14/6).
“Tapi sedapat mungkin keduanya tetap jalan. karena para atlet juga harus mendapat haknya mengikuti event dan mendapat prestasi,” tambah Musa Sombuk.
Ia berpendapat, ada tiga opsi yang bisa dilakukan yakni, pemberian hibah langsung ke cabor, kedua adanya pihak sponsor dan ketiga pembersihan pengurus KONI yang bermasalah.
“Pilihan langsung ke cabor oke itu pilihan yang baik tapi apakah ada regulasi mendukung kalau ada ya pakai kalau tidak agar dicarikan terobosan hukum. Kedua sponsor. Tanpa uang negara bisa jalan ya itu juga bisa tapi apa ada? Ketiga adalah membersihkan pengurus KONI yang bermasalah, disingkirkan lalu kemudian yang tidak bermasalah mendapat hibah,” terangnya.
Menurut Musa Sombuk, opsinya adalah pembersihan pengurus KONI yang bermasalah secepatnya, karena masih ada pengurus yang baik.
“Itu pilihan yang sulit dan berat, tapi itu bersumber dari tidak mau menerapkan tata kelola keuangan terutama yang baik itu konsekuensinya dan kalau boleh memilih ya ini negara hukum jadi yang melanggar hukum ditindak dan yang taat aturan diberikan ruang,” tegasnya.
Opsi ini kata Musa, terkait sejumlah atlet pada cabor tertentu yang wajib mengikuti event Kejurda dan Pra-PON guna mengumpulkan poin, seperti cabor yudo dan karate.
“Ini mau tidak mau mereka harus ikut. Beberapa ada mengadu ke saya mereka bayar sendiri supaya bisa menjaga posisi mereka, untuk prestasi mereka,” ungkapnya.
Ombudsman kata Musa, memonitor dengan sangat ketat perkembangan KONI Papua Barat. “Nah disitu kita butuh Kepemimpinan untuk bagaimana mengambil langkah-langkah cepat,” tandasnya.
Penulis : Tesan