Biak, TopbNews- Sebanyak 34 media lokal se-Tanah Papua, berkumpul di Kota Biak, Papua sejak Kamis (16/3). Pertemuan yang difasilitasi United States Agency for Indonesian Development (USAID) ini digelar dalam rangka peningkatan kapasitas media lokal.
Pertemuan para jurnalis dari enam provinsi se-Tanah Papua kali ini mengambil tema, “Peran Strategis Media dalam Pembangunan Daerah dan Optimalisasi Otonomi Khusus di Tanah Papua”.
Chief of Party USAID Kolaborasi Project, Caroline Tupamahu menyampaikan, media capacity building sebagai wujud komitmen USAID Kolaborasi mendorong peran aktif media dalam pembangunan daerah di seluruh Papua. “Sebagai partner strategis, komunikasi dengan media menjadi salah satu prioritas USAID Kolaborasi. Kita akan terus bekerjasama untuk mengedukasi dan mengenal implementasi Otsus demi kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Caroline.
Dikatakan Caroline, USAID Kolaborasi merupakan Program Inisiatif Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif di Papua dan Papua Barat. Program Hasil desain bersama dengan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri ini, bertujuan untuk mengoptimalkan Implementasi Otonomi Khusus di wilayah Papua dan Papua Barat untuk Percepatan Kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) melalui Tata Kelola Pemerintahan yg baik.
“Tiga pointnya adalah mengoptimalkan implementasi Otsus, kesejahteraan OAP dan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Caroline.
Lebih lanjut Caroline menjelaskan, program yang didanai oleh USAID (Dana Hibah Pemerintah Amerika Serikat) dengan nilai $10 juta, akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (2022 – 2027) dengan fokus pelaksanaan di tingkat provinsi.
“Program Wahana Visi Indonesia berfokus pada kesehatan, perlindungan anak, pendidikan, pengembangan ekonomi keluarga, penguatan kebijakan dan kapasitas, tanggap bencana serta terus melakukan inovasi program,” tutur Caroline.
Dalam menjalankan program USAID Kolaborasi, Wahana Visi Indonesia menggandeng Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Kitong Bisa Foundation.
Diharapkan dalam 5 tahun ke depan, adanya peningkatan kapasitas dari pemerintah daerah dalam proses peningkatan kapasitas, mutu dan kurikulum serta peningkatan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam proses-proses perencanaan pembangunan.
Penulis : Tesan