Menengok Demokrasi Tumbuh di Seperempat Abad Otsus Papua

Oleh: Sidarman

SETELAH Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mengabulkan permohonan pasangan calon nomor urut 1, di Puncak Jaya muncul ketegangan antarpendukung calon bupati. Ini bukan pertama dan satu-satunya yang terjadi pasca gelaran pemilu maupun pemilihan. Kajian Pusat Analisis Keparlemenan DPR mencatat bahwa konflik pemilu dan pilkada di Papua kerap menimbulkan korban jiwa. Catatan Perludem, dari 277 sengketa Pemilu 2024 di MK, 21 perkara atau hampir 10 persen berasal dari Papua Tengah. Padahal, di provinsi itu hanya dua daerah yang memilih secara langsung. Sedangkan enam kabupaten lainnya, yakni Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai dan Dogiyai masih memakai sistem “noken”. Papua dengan 15 sengketa dan Papua Pegunungan dengan 11 kasus ikut masuk sepuluh besar. Sebuah kajian di Jurnal Konstitusi menyimpulkan bahwa dalam Pilkada serentak 2012 sampai dengan 2025 Papua adalah provinsi dengan sengketa hasil Pilkada tertinggi di Indonesia.

Jika kita telusuri mengapa noken begitu sering muncul dalam sengketa, kita sampai pada sejarah pengakuannya. MK mengakui sistem ini lewat Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 dengan menghargai nilai budaya masyarakat Papua. Pada 2014 pengakuan itu diberi batas, yaitu noken tidak boleh dipakai di daerah yang selama ini tidak pernah menggunakannya. Dalam sengketa Pemilu 2024, MK menyatakan bahwa pelaksanaannya perlu dibenahi. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. menyebut bahwa KPU perlu memperbaiki mekanisme administrasi, pencatatan data hingga sosialisasi tentang cara bekerjanya sistem noken. Seorang ahli di persidangan MK juga mencatat bahwa hasil noken sering berubah ketika naik tingkat dari TPS ke distrik. Dari sini tampak bahwa masalahnya bukan pada noken sebagai kearifan lokal. Masalahnya ada pada administrasi yang belum mengikuti kekhasan yang telah diakui. Wilayah yang tidak mengenal noken, seperti Papua Barat dan Papua Barat Daya, menghadapi tantangan yang berbeda. Kekhasan lokal di sana bekerja lewat musyawarah di para-para adat, jaringan kekerabatan dan kini juga ruang digital yang membentuk pilihan jauh sebelum hari pemungutan suara.

Persoalan serupa muncul pada soal keterwakilan. Pada 21 November 2025, hari ulang tahun Otsus ke-24, perkara 230/PUU-XXIII/2025 dicatat di MK. Para pemohon mendalilkan bahwa selama 25 tahun kursi DPR Papua telah dikosongkan lalu digantikan atau disamarkan oleh DPRD provinsi dari partai politik. Pemohon juga mempersoalkan perubahan jumlah yang tadinya 1 ¼ menjadi hanya ¼. MK menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima, sehingga pokok perkaranya tidak sampai diputus. Tapi, pertanyaan yang diajukan tetap menggema ke ruang-ruang sunyi. Apakah desain kelembagaan Otsus sudah berjalan seperti yang dikehendaki pembentuknya? Pertanyaan itu mengingatkan pada kasus Partai Papua Bersatu, yang gagal lolos verifikasi di KPU Papua untuk Pemilu 2019 karena UU Otsus hanya menyebut “partai politik” dan tidak menyebut partai politik lokal. Perkaranya dibawa ke MK sebagai perkara 41/PUU-XVII/2019. Pemohon meminta frasa “Partai Politik” diubah menjadi “Partai Politik Lokal”. MK dalam putusannya, menolak keseluruhan permohonan para pengurus Partai Papua Bersatu tersebut. Aceh sering dijadikan pembanding, karena kehadiran partai lokal di sana, bila ditangani dengan baik, dapat membangun keabsahan dan menyediakan jalan politik. Bahkan Majelis Rakyat Papua (MRP) sendiri mengajukan uji materi sejumlah pasal UU 2/2021 ke MK. Terhitung ada 3 kali MRP mengajukan Judicial Review UU Otsus ke MK. Lembaga representasi kultural orang asli Papua (OAP) itu menguji beberapa pasal di UU Otsus yang dianggap telah keluar dari tujuan undang-undang hadir.

Kalau kasus-kasus ini dikumpulkan, kesimpulannya jelas. Demokrasi di Tanah Papua memang tumbuh. Ia punya pengakuan hukum atas noken, kursi afirmatif, lembaga kultural dan putusan-putusan MK yang menjaga kekhasan itu. Tetapi akarnya belum kuat. Pengakuan di atas kertas belum diikuti tata kelola yang rapi dan saluran politik yang jelas. MRP mencatat bahwa demokrasi Papua masih buruk meski Otsus sudah berjalan lebih dari 20 tahun.

Untuk memahami mengapa akarnya belum kuat, kita perlu menengok asal-usul Otsus. UU Nomor 21 Tahun 2001 disahkan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Dua puluh tahun kemudian sebuah evaluasi menilai bahwa undang-undang ini belum menyentuh akar persoalan orang Papua. Penilaian itu sejalan dengan peta masalah dalam Papua Road Map (Widjojo dkk., LIPI, 2009), yang menyebut empat akar persoalan di Tanah Papua dan harus mendapat perhatian, di antaranya: marginalisasi dan diskriminasi terhadap OAP, kegagalan pembangunan, perbedaan tafsir sejarah dan status politik serta kekerasan negara dan pelanggaran HAM. Sebagian besar isu itu bukan soal uang. Di jilid pertama, dana Otsus setara 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional dan berlaku selama 20 tahun. Persoalannya ada pada tata kelola. Dalam penjelasan pemerintah disebutkan bahwa pada 2016 Provinsi Papua belum menyusun anggaran jangka menengah hingga APB Khusus, sehingga dana Otsus dinilai tidak memberi manfaat bagi OAP. Uang mengalir, tetapi arsitektur perencanaan dan pengawasannya belum siap.

Lantas UU Nomor 2 Tahun 2021 lahir sebagai koreksi. DPR mengesahkannya pada rapat paripurna 15 Juli 2021, dan Presiden menandatanganinya pada 19 Juli 2021. Dana Otsus naik dari 2 persen menjadi 2,25 persen dengan perbaikan tata kelola. Menurut peraturan pelaksananya, komponennya terdiri atas 1 persen penerimaan umum dan 1,25 persen penerimaan berbasis kinerja. Dana bagi hasil migas sebesar 70 persen diperpanjang dari 2026 sampai 2041. Di bidang politik, pasal tentang partai politik lokal dihapus dan diganti penambahan seperempat kursi di legislatif provinsi hingga ke kabupaten/kota lewat mekanisme pengangkatan. Kursi unsur pengangkatan DPRK tidak boleh diisi dari partai politik, dengan afirmasi 30 persen perempuan. Pemekaran kemudian melahirkan enam provinsi di Tanah Papua. Perubahan ini penting, tetapi setiap perubahan baru memunculkan pertanyaan baru, seperti yang kita lihat pada perkara-perkara di MK tadi.

Suara dari Papua sendiri tidak seragam. Sebuah kajian di jurnal Kajian milik DPR mengingatkan bahwa Otsus bukan hadiah dari pusat dan menolak anggapan bahwa ia sekadar “gula-gula politik”. Berbagai kalangan menegaskan bahwa Otsus pada dasarnya adalah pengakuan, bukan sekadar dana, program atau daftar belanja pembangunan. Pandangan-pandangan ini tidak perlu didamaikan. Ketiganya benar dari sudutnya, dan Otsus memang perlu dinilai dari semua sudut itu.

Pemerintah kini menekankan tata kelola. Ribka Haluk dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua menyampaikan bahwa realisasi dana Otsus di 46 kabupaten/kota di Tanah Papua mencapai 100 persen hingga Mei 2026. Angka itu patut dihargai, tetapi realisasi hanyalah ukuran serapan, bukan ukuran dampak. KPPOD mencatat bahwa persoalan pengelolaan anggaran, termasuk dana Otsus yang telah berjalan hampir 25 tahun, masih terlihat. Presiden Prabowo pun meminta pemerintah daerah di Papua tidak memakai dana Otsus untuk dinas luar negeri pejabat daerah. Demokrasi yang sehat membutuhkan keuangan publik yang bersih, karena warga yang tidak tahu ke mana uang daerahnya pergi cenderung kehilangan kepercayaan pada proses politik itu sendiri.

Maka, agar Otsus berkelanjutan hingga 2041 dan sesudahnya, ada lima solusi yang layak dikerjakan bersama. Pertama, perkuat administrasi pengakuan budaya. Pemungutan suara dengan noken perlu pencatatan yang transparan, sosialisasi yang memadai dan penyelenggara yang siap di lapangan, sebagaimana diminta MK. Dengan begitu kekhasan Papua terjaga dan sengketa berkurang. Kedua, buka proses rekrutmen kursi afirmasi dan keanggotaan MRP. Seleksi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akan menjaga semangat afirmasi, sehingga orang tidak lagi mempertanyakan siapa yang diangkat dan dengan cara apa.

Ketiga, kedudukan dan kejelasan representasi politik asli Papua. Kedudukan DPRP dan maupuan DPRK perlu dijawab lewat penafsiran hukum yang tegas atau pembaruan norma. Keempat, sesuaikan Otsus dengan desain pemilu yang bergeser. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan lokal, dan Wakil Ketua Komisi II DPR menilai putusan itu berpotensi membutuhkan revisi UU Pemda hingga UU Otsus Papua. Pembahasannya harus melibatkan orang Papua, bukan hanya berlangsung di Jakarta. Kelima, siapkan kemandirian sebelum 2041. Menurut peraturan pelaksananya, mulai 2042 bagian daerah dari dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam turun menjadi 50 persen untuk masing-masing. Dana Otsus tidak akan selamanya sebesar sekarang, sehingga investasi terpenting ada pada manusianya, yaitu pendidikan, kesehatan dan kapasitas penyelenggara pemerintahan serta pemilu orang asli Papua sendiri. Ukuran keberhasilan perlu bergeser dari serapan anggaran ke dampak yang dirasakan warga.

Di balik kelima langkah itu ada satu prasyarat yang tidak bisa digantikan anggaran, yaitu kepercayaan. Otsus lahir dari pengakuan bahwa Papua memerlukan ruang yang berbeda untuk tumbuh. Setelah seperempat abad, ukuran keberhasilannya adalah apakah seorang warga di pedalaman Karubaga, Paniai, Manokwari atau Sorong hingga ke pulau terpencil di Raja Ampat sana percaya bahwa suaranya dihitung dengan jujur, wakilnya benar-benar mewakilinya dan uang daerahnya sampai ke tangan yang berhak. Bila sisa enam belas tahun ini dipakai untuk menjawab ukuran itu, Otsus akan dikenang sebagai jalan yang menumbuhkan demokrasi berakar di Papua. Semoga.. ! [*]

*) Penulis adalah Komisioner KPU Manokwari dan Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hati-hati menyalin tanpa izin!