
Sorong, TopbNews.com – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP PBD), Alfons Kambu, mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya segera menyusun dan menetapkan sejumlah Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) untuk memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), terutama dalam pelayanan kepada Orang Asli Papua (OAP).
Hal tersebut disampaikan Alfons Kambu saat diwawancarai pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Otsus ke-25 tahun di Sorong, Sabtu (21/11).
Alfons menilai, meskipun Otsus telah memasuki usia 25 tahun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Menurutnya, kedewasaan usia Otsus belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Dari kedewasaan usia itu, belum tentu memiliki suatu kesempurnaan hidup berumah tangga. Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki”, ujarnya.
Ia menyebutkan, salah satu capaian penting dalam pelaksanaan Otsus periode kedua adalah bertambahnya daerah otonom baru (DOB) di Papua. Namun, pembentukan provinsi baru tersebut perlu diikuti dengan kebijakan khusus yang mengakomodasi kewenangan daerah dan kebutuhan masyarakat adat.
Alfons berharap pemerintah provinsi melalui Biro Hukum dan Biro Pemerintahan dapat mengalokasikan anggaran untuk pembahasan Perdasus yang mengatur kekhususan Papua Barat Daya, termasuk kewenangan kepala daerah dalam penatalayanan masyarakat hukum adat serta perayaan hari-hari besar dan kegiatan budaya sesuai karakteristik masing-masing daerah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pendataan Orang Asli Papua berdasarkan wilayah persebarannya. Data tersebut dinilai penting agar pembangunan dan pelayanan pemerintah dapat lebih terarah kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, pembangunan Otsus harus dimulai dari kampung atau dusun menuju perkotaan, bukan sebaliknya.
“Harapan kami, fokus pembangunan dari dusun ke kota. Jadi harus ada Perdasus yang mengarahkan pembangunan dimulai dari dusun ke kota”, katanya.
Alfons menjelaskan, pembangunan infrastruktur di perkotaan belum tentu memberikan manfaat langsung bagi Orang Asli Papua karena wilayah perkotaan memiliki masyarakat yang heterogen.
Sementara itu, masyarakat di kampung-kampung masih membutuhkan perhatian pembangunan yang lebih besar.
Ia juga menyoroti persoalan kampung persiapan yang hingga kini belum ditetapkan menjadi kampung definitif. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada belum optimalnya pelayanan dan penyaluran dana pembangunan kepada masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah kampung persiapan di Kabupaten Sorong Selatan yang telah memperoleh surat keputusan (SK) kampung persiapan pada masa pemerintahan Bupati Otto Ihalauw dan dilanjutkan pada masa Bupati Samsudin Anggiluli.
Namun, hingga kini kampung-kampung tersebut belum seluruhnya ditetapkan menjadi kampung definitif.
Persoalan serupa, lanjutnya, juga terjadi di Kabupaten Maybrat, Tambrauw, dan sejumlah daerah kepulauan.
Karena itu, Alfons mendorong adanya Perdasus yang mengatur dan memberikan kepastian hukum terhadap kampung persiapan, termasuk mekanisme penyaluran dana Otsus agar dapat menjangkau masyarakat secara langsung.
“Ini butuh ada Perdasus yang mengatur dan mengikat tetap sehingga pembagian dana Otsus itu langsung ke kampung persiapan”, tegasnya.
Ia turut meminta pemerintah daerah menyusun peraturan khusus di bidang pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus kedua sektor tersebut menyebabkan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) teknis mengalami kesulitan dalam menentukan sasaran pelayanan.
Alfons menilai, regulasi yang jelas juga diperlukan untuk mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan dana Otsus, keterlambatan penyerapan, serta keterlambatan pelaporan.
Ia menyebut, lemahnya pengaturan di tingkat daerah menjadi salah satu hambatan dalam evaluasi pelaksanaan Otsus oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut turut mempengaruhi penilaian terhadap capaian pembangunan manusia di Papua.
“Ini hanya karena aturan yang tidak mengatur secara khusus”, ujarnya.
Meski demikian, Alfons mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang baru berusia tiga tahun.
Ia menilai sejumlah program di bidang pendidikan dan kesehatan telah menunjukkan hasil yang baik, termasuk bantuan pendidikan, sekolah vokasi, serta dukungan bagi pendidikan kedokteran dan penerbangan.
Menurutnya, capaian tersebut patut diapresiasi karena dapat diwujudkan di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas.

Ia juga mengapresiasi kebijakan Gubernur Papua Barat Daya yang dinilai mulai mengarahkan pembangunan ke wilayah kabupaten dan daerah-daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat asli Papua.
“Dengan kondisi keuangan daerah yang sangat minim, tetapi nampak sekali pembangunan-pembangunan yang terjangkau ke daerah-daerah. Saya apresiasi buat Pak Gubernur karena begitu mengambil kebijakan membangunnya dari daerah dengan dana Otsus”, katanya.
Ke depan, Alfons berharap pengaturan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana bagi hasil minyak dan gas bumi juga menjadi perhatian pemerintah daerah melalui Perdasus di tingkat provinsi serta peraturan daerah di kabupaten/kota.
Ia menilai, regulasi tersebut penting agar masyarakat di wilayah perbatasan yang memiliki sumber daya alam dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung.
Alfons juga mendesak pemerintah segera menuntaskan pendataan penduduk Orang Asli Papua yang menurutnya belum difinalisasi selama satu tahun terakhir.
Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Perdasus yang mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Papua ke depan.
Di akhir wawancara, ia menyoroti komitmen pengawasan penggunaan dana Otsus yang telah disepakati melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara enam gubernur, enam ketua DPR, dan enam ketua MRP dari enam provinsi di Tanah Papua bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia meminta seluruh pejabat pengguna dana Otsus, khususnya OPD teknis, agar lebih serius dalam penyerapan dan pelaporan anggaran.
Menurutnya, tanggung jawab perencanaan, pelaporan, pengawasan hingga evaluasi penggunaan dana Otsus berada pada OPD teknis. Karena itu, seluruh pejabat terkait harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.
“Kami sudah tandatangani itu dari pejabat tinggi daerah, Gubernur, DPR, dan MRP sudah tandatangani itu di depan KPK. Kami akan seriusi itu ke daerah-daerah masing-masing”, pungkasnya. (*)
Penulis : Rian/Salmon