Bintuni, TopbNews.com – Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menegaskan bahwa regulasi daerah harus mampu memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan pelaku usaha berbasis komoditas lokal. Ia meminta agar dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prakarsa DPRK Teluk Bintuni tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Yohanis Manibuy saat menghadiri kegiatan Harmonisasi dan Konsultasi Publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Usul Inisiatif DPRK Teluk Bintuni, Jumat (13/11), di To Be Resto Bintuni.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), yang telah mengambil prakarsa dalam penyusunan kedua Ranperda tersebut.
Menurutnya, inisiatif legislatif merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi DPRK dalam menghadirkan kebijakan daerah yang responsif, terukur, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Inisiatif ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRK sekaligus upaya menghadirkan kebijakan daerah yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat”, ujar Yohanis.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Adapun dua Ranperda yang menjadi fokus harmonisasi dan konsultasi publik tersebut, yakni Ranperda tentang Perlindungan Pangan Lokal dan Pengembangan Usaha Kampung Berbasis Komoditas Lokal serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasaran Ikan.
Bupati menilai, kedua regulasi tersebut memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan ekonomi masyarakat Teluk Bintuni.
Ia menyebutkan, Teluk Bintuni memiliki kekayaan komoditas lokal bernilai ekonomi tinggi, seperti sagu, buah merah, mangrove, serta hasil laut berupa ikan sembilan, kepiting, dan udang.
Namun, potensi tersebut tidak cukup hanya dikenal sebagai kekayaan daerah. Pemerintah bersama DPRK harus memastikan adanya perlindungan, pengelolaan, dan pengembangan secara terarah melalui kepastian hukum, perlindungan kawasan produksi, penguatan kelembagaan usaha, hingga perluasan akses pasar.
“Potensi ini perlu dikelola, dilindungi, dan dikembangkan melalui kepastian hukum, perlindungan kawasan produksi, penguatan kelembagaan usaha, serta akses pasar, sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi”, jelasnya.
Menurut Bupati, pengembangan komoditas lokal harus mampu mendorong pertumbuhan UMKM, menciptakan produk unggulan kampung, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Perhatian yang sama, lanjutnya, harus diberikan kepada sektor kelautan dan perikanan. Potensi perairan Teluk Bintuni melibatkan mata rantai usaha yang luas, mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hingga pemasar hasil perikanan.
Karena itu, seluruh pelaku usaha membutuhkan perlindungan, pemberdayaan, dan kepastian hukum agar dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara aman, produktif, dan memperoleh manfaat yang lebih baik.
“Negara harus hadir memastikan nelayan dan pelaku usaha perikanan tidak berjalan sendiri, tetapi mendapatkan dukungan kebijakan, pendampingan, serta perlindungan dari berbagai risiko usaha”, ujar Bupati.
Lanjutnya, arah kebijakan kedua Ranperda tersebut sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Teluk Bintuni 2025–2045, yakni Kabupaten Teluk Bintuni yang Mandiri, Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan.
Visi tersebut diwujudkan melalui kemandirian daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam dan kreativitas masyarakat untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, memenuhi kebutuhan lokal, serta memperluas peluang pasar.
Oleh sebab itu, kedua Ranperda diharapkan menjadi instrumen kebijakan yang tidak hanya memberikan perlindungan dan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Bupati juga meminta agar proses pembahasan kedua Ranperda dilakukan secara teknokratis dan komprehensif dengan memperhatikan substansi, kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan riil masyarakat.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, kelompok tani, nelayan, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, hingga narasumber yang berkompeten.
Masukan, kritik konstruktif, dan solusi yang disampaikan dalam konsultasi publik harus menjadi bahan penyempurnaan agar regulasi yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan dapat dilaksanakan secara efektif.
“Partisipasi aktif sangat diperlukan dalam memberikan masukan, kritik konstruktif, serta solusi yang implementatif,” tegasnya.
Bupati berharap, melalui harmonisasi dan konsultasi publik tersebut, kedua Ranperda dapat menghasilkan regulasi yang tepat sasaran, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjadi landasan kuat bagi pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Kabupaten Teluk Bintuni. (*)
Penulis : Marthina Marisan