Bupati, TopbNews.com – Kunjungan kerja Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy ke Distrik Moskona Utara mendapat apresiasi dari masyarakat dan DPRK Teluk Bintuni. Kehadiran pemerintah daerah dinilai memberi harapan pemulihan wilayah terdampak konflik bersenjata, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintahan.
Bupati Yohanis bersama Kapolres Teluk Bintuni, Dandim 1806/Teluk Bintuni, dan anggota DPRK Dapil Moskona meninjau sejumlah fasilitas publik dan permukiman warga, Kamis (8/10/2026). Agenda tersebut merupakan bagian dari persiapan pemulangan warga Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh yang mengungsi hampir satu tahun. Pemda menargetkan pemulangan dapat dilakukan sebelum Natal 2026.
Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah SD Negeri Moyeba. Sekolah tersebut mengalami kerusakan sejak 2015 dan kondisinya memburuk akibat kontak bersenjata pada 2025. Dampaknya, kegiatan belajar mengajar selama setahun terakhir dialihkan ke SD Negeri 2 Kali Kodok, Bintuni.
Kepala SD Negeri Moyeba Mesias Orocomna mengapresiasi kunjungan langsung Bupati ke lapangan.
“Saya secara pribadi dan sebagai kepala sekolah sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy yang sudah melihat keadaan langsung di lapangan. Harapan kami, apa yang disampaikan bisa segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah,” ujar Mesias.
Ia berharap pemulihan pendidikan mendapat dukungan lintas pemerintahan, dari kabupaten hingga provinsi dan pusat.
“Melihat keadaan kami saat ini, kami merasa sedih. Semoga apa yang kami usulkan bisa dijawab, terutama di dunia pendidikan,” katanya.
Apresiasi juga datang dari legislatif. Ketua Komisi B DPRK Teluk Bintuni Jefri Orocomna menilai kondisi Moskona Utara membutuhkan penanganan menyeluruh.
Menurutnya, kerusakan akibat konflik tidak hanya pada rumah warga, tetapi juga fasilitas pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan, mulai dari kantor distrik, puskesmas, PAUD, SD, hingga SMP.
“Kondisi Moskona Utara semua sudah kita lihat. Ada kerusakan perumahan, kantor-kantor, pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Ini menjadi wacana kami untuk APBD 2027 agar rumah-rumah dan kantor yang rusak, terutama Kantor Distrik Moskona Utara, dapat dibangun secara permanen,” tegas Jefri.
Ia menambahkan, DPRK melalui Tim Badan Anggaran (Banggar) akan mengawal aspirasi tersebut dalam pembahasan APBD. Namun pemulihan pascakonflik membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Pemulihan ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan Bapak Gubernur Papua Barat. Saya meminta pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bekerja sama agar pengungsi dapat dipulangkan dan kembali hidup dengan aman di tanah kelahiran mereka,” ujarnya.
DPRK menilai dukungan anggaran tambahan penting untuk mempercepat pembangunan kembali rumah warga serta pemulihan layanan dasar seperti air bersih, listrik, sekolah, dan puskesmas.
Kunjungan bersama unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, dan DPRK tersebut menjadi bagian dari pemetaan kebutuhan pemulihan Moskona Utara, sekaligus memastikan pemulangan warga tidak hanya dimaknai sebagai kepulangan fisik, tetapi juga pemulihan layanan dasar secara berkelanjutan.
Penulis : Marthina Marisan