Sorong, TopbNews.com – Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Hengki Haryadi, mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan insan media memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua Barat Daya.
Hal itu disampaikan Hengki saat menggelar coffee morning bersama para tokoh dan insan media di Hotel Rylich Panorama Kota Sorong, Selasa (22/10/2026), sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan kerja sama setelah dirinya resmi dilantik sebagai Kapolda Papua Barat Daya pada 2 September 2026.
Hengki menegaskan, kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan keamanan kepada masyarakat.
“Polisi dimana saja tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja bersama masyarakat. Yang utama bagaimana kami melindungi masyarakat untuk menciptakan keamanan. Polisi tidak bisa bekerja sendiri”, ujar Hengki.
Ia juga menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam menjalankan tugas menjaga kamtibmas.
Menurutnya, tantangan keamanan saat ini berkembang seiring perubahan zaman sehingga membutuhkan pola komunikasi dan kolaborasi yang semakin kuat.
“Tidak boleh ada ego, semua harus bekerja sama”, tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga meminta dukungan para tokoh dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun situasi keamanan yang kondusif di Papua Barat Daya.
“Pada kesempatan ini kita bersilaturahmi, kami butuh dukungan Bapak dan Ibu ke depannya”, katanya.
Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya, Alfons Kambu, menyambut baik kehadiran Hengki Haryadi sebagai Kapolda Papua Barat Daya.
Ia menyatakan masyarakat siap membangun sinergi dengan kepolisian dalam menghadapi berbagai persoalan kamtibmas.
“Atas nama masyarakat Papua Barat Daya, saya menyambut kedatangan Bapak Kapolda dengan senang hati. Kami akan bersinergi dan membangun kerja sama untuk menghadapi persoalan-persoalan harkamtibmas yang ada”, ujarnya.
Alfons menilai komunikasi antara aparat keamanan dan masyarakat perlu semakin didekatkan, terutama karena keterbatasan personel di sejumlah wilayah.
Ia berharap, Polda Papua Barat Daya dapat membangun jalur komunikasi yang lebih terbuka hingga tingkat RT, RW, dan kelurahan sehingga persoalan keamanan di lingkungan masyarakat dapat segera disampaikan dan ditindaklanjuti.
“Harapan kami di forum ini, Pak Kapolda bisa memberikan nomor kontak kepada ketua-ketua RT, ketua RW, bahkan kepada lurah. Sehingga itu menjalin komunikasi”, katanya.
Selain persoalan keterbatasan personel, Alfons turut menyoroti peredaran minuman keras dan narkoba yang dinilai perlu mendapat perhatian bersama.
Menurutnya, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan aparat keamanan, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat.
Ia juga mendorong agar komunikasi antara kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat terus diperkuat dalam menangani berbagai dinamika, termasuk aksi demonstrasi dan persoalan yang berkaitan dengan hak ulayat.
“Yang bisa mendorong ini dari sisi keamanan, kami berharap pemerintah daerah melalui Pak Kapolda dan jajaran serta Kapolres, sehingga ada pertemuan terbatas juga antara TNI-Polri dan masyarakat adat”, ujarnya.
Alfons berharap pertemuan seperti coffee morning dapat dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kamtibmas di setiap kabupaten dan kota di Papua Barat Daya.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap generasi muda, terutama mereka yang belum memiliki lapangan pekerjaan, agar dapat dilibatkan dalam pembangunan daerah.
“Sehingga mereka merasa pemerintah daerah ini mendidik dan memperhatikan kepentingan mereka”, lanjutnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan komunikasi antara kepolisian dan seluruh pemangku kepentingan di Papua Barat Daya, dengan semangat membangun keamanan melalui kolaborasi dan keterlibatan masyarakat. (*)
Penulis : Rian Lahindah