Bintuni, TopbNews.com – Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni mendorong peningkatan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara sebagai bagian dari upaya memperluas akses pelayanan publik bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, Jandri Salakory, mengatakan momentum Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ke-55 menjadi dorongan bagi seluruh insan perhubungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan semangat Harhubnas ke-55 ini memacu kita seluruh insan Perhubungan, baik darat, laut dan udara, untuk bagaimana kita lebih bekerja keras dalam melayani masyarakat”, kata Jandri, Kamis (17/9/2026).
Ia mengatakan, khusus sektor transportasi darat, pemerintah daerah terus mengembangkan pelayanan Angkutan Manokwari-Bintuni (AMB) yang selama ini menjadi salah satu moda transportasi penting bagi masyarakat Teluk Bintuni.
“AMB ini menjadi primadona kita di Teluk Bintuni dan ini adalah bagian daripada pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khusus untuk bagaimana mempermudah akses transportasi darat”, ujarnya.
Sementara sektor transportasi laut, sejumlah pembangunan infrastruktur terus didorong untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
Jandri menyebut pembangunan Pelabuhan Babo serta sejumlah jetty di Aranday, Yakora, dan Kamundan menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan dan membuka akses transportasi antardistrik.
“Ini adalah bagian daripada bagaimana pemerintah menggenjot untuk percepatan pembangunan guna menyejahterakan masyarakat”, katanya.
Pada sektor transportasi udara, Dishub Teluk Bintuni telah mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar subsidi penerbangan perintis tetap dilanjutkan sekaligus ditingkatkan pada 2027.
Menurut Jandri, penerbangan perintis memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas masyarakat di wilayah Teluk Bintuni dengan daerah lain.
Saat ini terdapat sejumlah rute penerbangan perintis yang menghubungkan Bintuni dengan beberapa wilayah, di antaranya Bintuni-Sorong, Bintuni-Manokwari, Bintuni-Fakfak, serta sejumlah rute lainnya.
“Kami berharap bahwa dari sektor perhubungan udara ini, konektivitas yang sudah terbangun lewat pesawat perintis ini akan terus ditingkatkan ke depan”, tuturnya.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah rute Bintuni-Sorong. Jandri mengatakan, tingginya permintaan masyarakat menjadi alasan pemerintah daerah mengusulkan penambahan frekuensi penerbangan.
“Bintuni-Sorong itu kan satu minggu satu kali. Mungkin ke depan di tahun 2027, karena intensitas permintaan untuk flight antara Bintuni-Sorong cukup tinggi, sehingga kita harapkan penerbangan subsidi Bintuni-Sorong maupun Sorong-Bintuni bisa naik dari satu kali seminggu menjadi dua atau tiga kali seminggu”, jelasnya.
Usulan tersebut, kata dia, telah disampaikan dalam rapat koordinasi nasional terkait penerbangan perintis yang berlangsung di Yogyakarta.
Ia menegaskan, pembiayaan subsidi penerbangan perintis merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan bersumber dari APBN, bukan APBD.
“Subsidi penerbangan ini menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat lewat Kementerian Perhubungan. Pembiayaannya lewat APBN, bukan lewat daerah”, tegasnya.
AMB Disiapkan Bertransformasi Menjadi BLUD
Selain transportasi udara, Dishub Teluk Bintuni juga tengah menyiapkan perubahan kelembagaan pengelolaan AMB dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Jandri menjelaskan, perubahan tersebut diperlukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan layanan sekaligus membuka ruang bagi penambahan armada.
Selama masih berstatus UPT, kata dia, terdapat kendala dalam pengadaan dan pengoperasian armada, terutama berkaitan dengan status kendaraan dan pelayanan kepada penumpang umum.
“Untuk supaya kita bisa menambah armada ke depan, maka regulasinya harus kita ubah. Yang selama ini Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Dinas Perhubungan, kita akan ubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah”, katanya.
Ia menegaskan, meskipun berubah menjadi BLUD, pengelolaan AMB tetap berada di bawah Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni.
“Badan Layanan, bukan Badan Usaha. Badan Layanan Umum Daerah”, jelasnya.
Saat ini, persiapan BLUD masih dalam tahap kajian, termasuk penyusunan kajian akademis serta penyesuaian dengan regulasi nasional.
Tim yang terlibat antara lain Dinas Perhubungan, Bagian Hukum Setda, Bagian Organisasi, akademisi, serta unsur Biro Organisasi dan Biro Hukum Provinsi.
“Kita optimis, semoga di tahun depan kita sudah menyesuaikan dengan regulasi BLUD-nya”, ujarnya.
Jandri menambahkan, kondisi armada AMB saat ini juga masih menjadi tantangan. Dari armada yang tersedia, sekitar tujuh hingga delapan unit masih dalam kondisi normal dan dapat melayani masyarakat, sementara sebagian lainnya mengalami kerusakan.
“Armada yang sisa, yang ter-update di saya itu hanya tujuh atau delapan. Kalau yang lain memang ada kerusakan dan lain-lain”, pungkasnya. (*)
Penulis : Marthina Marisan