Sorong, TopbNews.com – Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Barat Daya menggelar dialog bersama Ikatan Mahasiswa Raja Ampat (IMRA) Universitas Kristen Imanuel Papua (UKIP) Sorong, untuk menindaklanjuti permohonan audiensi mahasiswa belum lama ini.
Pertemuan membahas sejumlah persoalan yang dihadapi mahasiswa asal Raja Ampat dan mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) di UKIP Sorong, meliputi kendala perkuliahan, pembiayaan pendidikan, penyelesaian studi akhir, dan kebutuhan tempat tinggal.
Anggota Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya, Franky Umpain, menyampaikan pihaknya mendapat penugasan dari pimpinan DPRP untuk memenuhi surat permohonan audiensi IMRA UKIP Sorong.
“Kami ditugaskan pimpinan DPRP Papua Barat Daya untuk mendengar langsung aspirasi mahasiswa. Seluruh aspirasi akan kami laporkan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan dan AKD sesuai bidangnya,” ujar Franky.
Ketua IMRA UKIP Sorong, Nonske Mayor, berharap Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberi perhatian lebih.
“Kami berharap ada perhatian, karena sebagian mahasiswa asli Raja Ampat tidak dapat melanjutkan kuliah hingga selesai akibat terkendala pembiayaan. Bahkan studi akhir juga menjadi kendala utama,” kata Nonske.
IMRA menilai dukungan konkret dalam pembiayaan, penyelesaian studi akhir, dan tempat tinggal penting agar mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Pihak UKIP Sorong yang diwakili Wakil Rektor dan sejumlah dosen menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan SDM di Papua Barat Daya. Kolaborasi dapat dilakukan melalui kajian strategis dan kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah, DPRP, dan mahasiswa untuk kebijakan berbasis data.
Kelompok Khusus DPRP menyambut baik komitmen tersebut. Sinergi antar lembaga diharapkan memperkuat peningkatan kualitas pendidikan dan kapasitas generasi muda Papua.
Dialog ditutup dengan penyerahan database mahasiswa OAP di UKIP Sorong dan data mahasiswa Raja Ampat yang mengalami kendala perkuliahan. Data tersebut akan menjadi bahan bagi DPRP dan pemerintah daerah dalam menyusun langkah dukungan tepat sasaran.
Pertemuan dihadiri anggota Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya: Franky Umpain, Silvi Kalami, Yanuarius Sedik, Robby Wanma, dan Barnike S. Kalami. Anggota lainnya, George Dedaida, Mathias Komegi, Maria Jitmau, dan Cartens Manibela, sedang mengikuti pembahasan KUA-PPAS Perubahan.
Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya menegaskan komitmen membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi masyarakat. Seluruh aspirasi yang diterima akan disampaikan kepada pimpinan DPRP dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan. (*/rls)