Manokwari, TopbNews.com – Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Manokwari, Pertamina, Polri, serta instansi terkait menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Sowi dan SPBU Wosi, Kamis(11/6/2026).
Kepala Dinas Perindag Kabupaten Manokwari, Timotius Wanggai, mengatakan sidak dilakukan setelah tim menerima pengarahan dari pihak Pertamina sebelum dibagi ke dua lokasi pengawasan.
“Kami dibagi dalam dua tim. Saya bersama pihak Pertamina melakukan sidak di SPBU Sowi”, kata Timotius.
Dalam sidak tersebut, tim menemukan dugaan penyalahgunaan data subsidi (DS), barcode BBM subsidi yang masih aktif meski data subsidinya tidak lagi berlaku, serta kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi.
“Kami menemukan ada data subsidi yang bermasalah, kemudian ada barcode yang masih aktif padahal data subsidinya sudah tidak aktif. Selain itu, kami juga menemukan kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi”, ujarnya.
Menurut Timotius, kendaraan yang ditemukan melanggar belum langsung dikenakan sanksi. Tim masih memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan untuk melengkapi administrasi kendaraan yang belum sesuai.
“Ada yang kami temukan menggunakan data lama, sementara dokumen kendaraannya juga belum diperbarui. Untuk sementara kami masih memberikan toleransi dan mengarahkan mereka untuk segera mengurus kelengkapan administrasi di Samsat”, jelasnya.
Selain itu, tim juga menemukan dugaan penggunaan lebih dari satu barcode oleh satu pengguna BBM subsidi.
“Kami menemukan barcode siluman. Ada satu orang yang memiliki sampai tiga barcode. Setelah dicek di lapangan ternyata memang benar seperti itu”, ungkapnya.
Ia menegaskan, praktik tersebut berpotensi menghambat distribusi BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima.
Karena itu, pihaknya akan meningkatkan pengawasan dengan melibatkan Samsat dan Satlantas dalam kegiatan sidak berikutnya. Jika ditemukan pelanggaran serupa, penanganan dapat dilakukan langsung di lapangan.
“Kami akan berkoordinasi dengan Samsat dan Satlantas. Ke depan, apabila ditemukan pelanggaran administrasi maupun barcode yang tidak sesuai, maka bisa langsung ditindak dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku”, katanya.
Perindag bahkan berencana mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) penertiban BBM subsidi guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Sementara itu, Timotius menegaskan bahwa sidak yang dilakukan tidak berkaitan dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang kini mencapai Rp16.650 per liter.
“Tadi kami tidak melakukan pengecekan terkait kenaikan harga Pertamax. Sidak ini fokus pada pengawasan penyaluran BBM subsidi. Di lapangan juga tidak ada keluhan dari masyarakat terkait kenaikan harga tersebut”, tegasnya.
Meski harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan, Timotius memastikan stok BBM di Manokwari masih dalam kondisi aman berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Pertamina.
“Dari pihak Pertamina disampaikan bahwa stok BBM tetap stabil dan aman. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena pasokan masih tersedia”, ujarnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk memastikan data kendaraan dan administrasi yang digunakan dalam pembelian BBM subsidi tetap aktif dan sesuai ketentuan agar tidak mengalami kendala saat melakukan pengisian BBM.
“Kami mengimbau masyarakat untuk melengkapi administrasi kendaraan dan memperbarui data yang diperlukan agar pelayanan BBM subsidi dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran”, pungkasnya. (*)
Penulis : Rian Lahindah