Bintuni, TopbNews.com – Ratusan anak muda memadati Aula Paroki Santo Yohanes Bintuni untuk mengikuti nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan yang digagas Orang Muda Katolik (OMK) bersama sejumlah komunitas ini berubah menjadi ruang edukasi sekaligus seruan moral untuk menjaga tanah adat, hutan Papua, dan masa depan Orang Asli Papua (OAP).
Film yang mengangkat dampak Proyek Strategis Nasional di Merauke, Papua Selatan, memantik diskusi panjang dari aktivis lingkungan, tokoh agama, hingga intelektual muda Papua Barat.
Aktivis Yustina Ogoney, menegaskan film bukan bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan koreksi agar pembangunan di Papua dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan dan budaya.
“Peserta mayoritas anak muda dan pelajar. Lima sampai 20 tahun ke depan, merekalah yang akan jadi pemimpin dan pengambil kebijakan di Papua,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi masyarakat adat di Merauke juga terjadi di Papua Barat meski skalanya lebih kecil. Simbol salib merah dan sasi adat yang muncul dalam film, katanya, adalah bentuk protes ketika suara masyarakat tidak didengar.
“Jangan hanya mau sumber daya alam kami, tapi manusianya tidak dibangun. Kami juga warga negara Indonesia,” tegas Yustina.
Pastor Marianus Koba Toyo, menilai pembangunan di Papua sering mengabaikan masyarakat adat.
“Hutan itu ibu bagi masyarakat adat. Di dalamnya ada kehidupan, makanan, dan masa depan anak cucu,” katanya. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menjual tanah adat dan menjaga hutan sebagai penyangga kehidupan, termasuk wilayah pesisir seperti Sebyar.
Anggota DPR Teluk Bintuni Roy Masyewi, mengaku kerusakan hutan juga mulai terjadi di Teluk Bintuni. Ia meminta generasi muda berani mengingatkan orang tua dan kepala marga agar tidak mudah menyerahkan tanah adat kepada perusahaan.
“Film dokumenter itu fakta, bukan rekayasa,” ujarnya.
Manfret J. Yerkohoke menambahkan, kegiatan menjadi ruang pendidikan politik dan sosial bagi pemuda Papua. Menurutnya, eksploitasi sumber daya alam di Papua belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat adat.
“Kalau eksploitasi besar terjadi tapi masyarakat tetap susah, berarti pembangunan itu belum adil,” katanya.
Diskusi berlangsung hangat hingga sesi tanya jawab. Forum ini menjadi ruang refleksi bersama agar generasi muda Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga penjaga tanah, hutan, dan identitas adat mereka.
Penulis : Marthina Marisan