Manokwari, TopbNews.com — Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, memaparkan sejumlah capaian dan tantangan pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2027 di Ballroom Aston Niu Manokwari, Kamis (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Dominggus menyampaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 68,48 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 67,69.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan IPM mencapai 69,94 pada tahun 2027.
Selain itu, tingkat kemiskinan di Papua Barat juga menunjukkan tren penurunan.
Pada tahun 2024 angka kemiskinan tercatat sebesar 21,66 persen, kemudian turun menjadi 20,66 persen pada Maret 2025 dan kembali menurun menjadi 19,58 persen pada September 2025.
“Pemerintah menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan menjadi 17,58 persen pada tahun 2027, meskipun saat ini masih tergolong tinggi secara nasional”, ujar Dominggus.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,46 persen. Namun, menurut Gubernur, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.
Hal itu terlihat dari meningkatnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,55 persen pada tahun 2025 dibandingkan 4,13 persen pada tahun 2024.
“Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang inklusif, khususnya bagi generasi muda dan pencari kerja baru”, katanya.
Sementara itu, rasio gini Papua Barat tercatat sebesar 0,374 yang menunjukkan tingkat ketimpangan relatif moderat.
Meski demikian, pemerintah tetap menargetkan penurunan rasio gini menjadi 0,331 pada tahun 2027.
Dominggus menegaskan, berbagai capaian dan tantangan tersebut menunjukkan pentingnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, berbasis data dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
“Oleh karena itu, saya menekankan pentingnya penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta peningkatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel”, pungkasnya. (*)
Penulis : Rian