Manokwari, TopbNews.com – Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, Pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan RKPD Provinsi Tahun 2027.
Dengan Tema “Akselerasi Dan Pemerataan Akses Pelayanan Dasar Berkualitas Serta Pemberdayaan Masyarakat Adat Dan Hilirisasi Ekonomi Lokal Dalam Koridor Otonomi Khusus” kegiatan berlangsung di Ballroom Aston Niu Hotel, Kamis (7/5/2026).
Plt. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Charlie Heatubun dalam laporannya menyampaikan, Musrenbang ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta mengintegrasikan program dan kegiatan prioritas dalam kerangka otonomi khusus guna mendorong percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di provinsi Papua Barat.
“Tujuannya adalah menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah; Mengintegrasikan program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD tahun 2027; Menyepakati arah kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi khusus; serta Menghasilkan kesepakatan bersama sebagai bahan penyempurnaan RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2027”, ujar Charlie Heatubun.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema ini mencerminkan komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menghadirkan transformasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, dengan menempatkan orang asli papua sebagai subjek utama pembangunan serta mendorong penguatan ekonomi lokal sebagai pengungkit pertumbuhan daerah.
“Sejalan dengan pelaksanaan otonomi khusus, saya berharap kerangka pembangunan di Papua Barat mampu menjiwai paradigma pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2027. Oleh karena itu, semangat otonomi khusus harus terintegrasi dalam seluruh prioritas pembangunan sebagai upaya mewujudkan penghormatan, pemberdayaan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan orang asli papua”, jelas Gubernur sembari menegaskan bahwa otonomi khusus bukan sekadar kewenangan administratif, tetapi merupakan instrumen keadilan sosial yang harus diwujudkan secara nyata dalam kebijakan pembangunan.
Gubernur Dominggus menegaskan bahwa, Arah Kebijakan Pembangunan tahun 2027 di fokuskan pada tujuh Prioritas Daerah yaitu:
- Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan Dasar Yang Merata dan Inklusif;
- Percepatan Penurunan Kemiskinan Penguatan Perlindungan Sosial; Dan
- Pemberdayaan Dan Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Sektor Unggulan Daerah;
- Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Penguatan Peran Umkm Serta Kewirausahaan Lokal;
- Pengurangan Ketimpangan Wilayah Melalui Penguatan Infrastruktur, Penataan Ruang Dan Konektivitas Dasar;
- Pembangunan Masyarakat Adat Yang Tangguh Terhadap Perubahan Sosial, Budaya, Iklim Dan Pelestarian Lingkungan;
- Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Sinergi Pembangunan Pusat–daerah.
“Ketujuh prioritas tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan saling mendukung untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di Papua Barat”, tegas Dominggus.
Gubernur mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, saran, dan rekomendasi yang konstruktif demi penyempurnaan RKPD tahun 2027. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Menurutnya, Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027 menjadi forum strategis dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran, partisipatif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Daerah, DPRP Papua Barat, Forkopimda, tokoh adat, akademisi, organisasi masyarakat, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
Penulis : Tesan, Rian