Maybrat, TopbNews.com – Pasca insiden penembakan yang mengguncang Kampung Sori pada Minggu (22/3), Pemerintah Kabupaten Maybrat bergerak cepat dengan menggelar rapat tertutup bersama Dir Intelkam Polda PBD, Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, dan Forkopimda Kabupaten Maybrat, pada Senin (23/3/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Mapolres Maybrat ini membahas strategi perlindungan pengamanan bagi masyarakat.
Usai rapat, Bupati beserta Ketua MRPBD dan rombongan menyerahkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat di kampung Sori dan kampung terdampak.
Selanjutnya, pada Selasa (24/3), Pemkab Maybrat menggelar pertemuan bersama Ketua MRP PBD para Kepala Distrik, Kepala Kampung, dan Tokoh-tokoh di wilayah Distrik Aifat Selatan.
Rapat yang berlangsung di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat itu tidak sekadar koordinasi biasa. Pemerintah secara tegas mengunci arus informasi, karena dikhawatirkan adanya penyadapan terkait informasi tersebut.
Sekda Maybrat Ferdinandus Taa, secara tegas menyoroti kebiasaan penyebaran informasi yang tidak utuh di tengah masyarakat.
“Kita ini sering dengar lain, keluar bicara lain. Ini yang bikin situasi makin panas”, tegasnya.
Salah satu yang paling disorot adalah larangan masyarakat untuk mengungsi atau keluar daerah, terutama menuju sorong, yang sebelumnya sempat terjadi pasca insiden.
“Masalah ada di Sori, tapi kampung lain ikut panik dan lari. Ini tidak boleh terulang”, ujar Sekda.
Ia menilai, pengungsian warga justru memperkeruh situasi dan menciptakan kesan krisis keamanan yang meluas, padahal insiden bersifat lokal.
Bupati Maybrat, Karel Murafer, dalam arahannya mengakui bahwa insiden tersebut merupakan pukulan serius bagi stabilitas daerah. Namun ia menegaskan, kepanikan publik justru menjadi ancaman yang lebih besar daripada kejadian itu sendiri.
“Kita tidak boleh kalah oleh situasi. Kalau masyarakat mulai lari, pembangunan pasti berhenti total”, tegasnya.
Bupati juga membuka fakta bahwa peristiwa di Sori langsung memicu koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi hingga aparat TNI-Polri. Ia memastikan langkah-langkah pengamanan terus diperkuat, termasuk kemungkinan penebalan pasukan di wilayah rawan. Namun di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat agar tidak salah menafsirkan kehadiran aparat.
“Kalau ada penambahan pasukan, itu bukan untuk ganggu masyarakat. Itu untuk mengamankan situasi dan mencari pelaku untuk mengembalikan senjata yang dirampas”, jelas Bupati.
Dalam pertemuan itu, Bupati menegaskan akan mencopot kepala kampung maupun kepala distrik yang terbukti terlibat dalam provokasi atau membiarkan masyarakat terhasut.
“Kalau saya dengar ada yang bermain api, langsung saya ganti. Tidak ada kompromi”, tegas Bupati.
Ia juga menyoroti maraknya komunikasi liar di media sosial dan telepon selular yang dinilai mempercepat penyebaran isu yang tidak benar.
“Stop komunikasi yang tidak jelas. Jangan semua dikaitkan dengan isu besar. Itu bikin masyarakat panik sendiri”, ujarnya.
Sementara itu, Ketua MRP Provinsi Papua Barat Daya, Alfons Kambu, mengungkapkan bahwa insiden di Sori diduga memiliki motif ideologi, yang menjadi perhatian serius semua pihak.
Ia juga menilai reaksi aparat keamanan sejauh ini masih dalam pantauan yang terukur, serta mengedepankan perlindungan masyarakat.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pengungsian warga bisa berdampak lebih luas secara politik dan sosial.
“Kalau masyarakat yang hendak berpergian ke sorong harus mendapatkan surat keterangan jalan dari kepala distrik atau kepala kampung, agar tidak terkesan adanya pengungsian. Karena itu akan jadi sorotan negatif”, ungkapnya.
Alfons juga menjelaskan bahwa kewenangan Bupati untuk melaksanakan visi misi pembangunan baru terhiitung pada perubahan APBD 2025 dan APBD 2026 untuk itu masyarakat diminta untuk tetap mendukung program pembangunan dengan melihat kemampuan daerah dan kegiatan skala prioritas.
Kini, pemerintah daerah berada dalam posisi krusial menjaga keseimbangan antara penanganan keamanan dan memastikan masyarakat tetap menjalankan aktivitas normal, mulai dari sekolah, ibadah, hingga kegiatan ekonomi.
Usai pertemuan tersebut, Pemkab Maybrat kembali menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat.
Ketua MRP PBD Alfons Kambu juga meminta Pemprov untuk memberi dukungan bantuan sosial kepada Kampung Sori dan wilayah terdampak di Distrik Aifat Selatan. (Redaksi)