Jatinangor, TopbNews.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, bersama Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang memaparkan arah pengembangan IPDN ke depan serta peran strategis para alumninya di berbagai posisi pemerintahan. Informasi mengenai kegiatan ini disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Dalam kesempatan itu, Bima Arya menegaskan bahwa IPDN sebagai institusi pendidikan kedinasan yang berfokus pada pemerintahan perlu terus memperkuat keseimbangan antara disiplin kepamongprajaan dan kultur akademik.
Menurutnya, penguatan budaya akademik menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu terus dibangun agar para praja tidak hanya memiliki kemampuan teknis pemerintahan, tetapi juga wawasan akademik yang kuat.
Ia juga mengapresiasi pimpinan IPDN yang dinilai aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan berskala internasional sebagai bagian dari pengembangan institusi.
Selain itu, Bima menekankan pentingnya mengaktifkan kembali jejaring alumni IPDN agar semangat pengabdian tetap terjaga ketika para lulusan terjun ke pemerintahan.
“Jangan sampai ketika di sini bagus, lulusnya bagus, tetapi begitu mengabdi semangatnya justru luntur,” ujar Bima Arya, Rabu (11/3/2026).
Dalam keterangan tersebut juga disebutkan bahwa IPDN yang kini telah berusia sekitar 70 tahun telah melahirkan lebih dari 30 ribu alumni yang tersebar di berbagai posisi strategis pemerintahan.
Saat ini tercatat alumni IPDN yang menjabat sebagai gubernur sebanyak dua orang, bupati 19 orang, wakil bupati 12 orang, wali kota empat orang, wakil wali kota satu orang, pejabat eselon I kementerian/lembaga sebanyak 24 orang, serta sekretaris daerah provinsi sebanyak 15 orang.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengunjungi kampus IPDN sekitar enam bulan lalu untuk melihat langsung kondisi infrastruktur.
Dari hasil kunjungan tersebut, Komisi II DPR RI menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai sudah tidak layak, khususnya di asrama tempat tinggal para praja.
Menurut Rifqinizamy, beberapa fasilitas bahkan belum pernah diperbarui sejak tahun 1989.
“Kami menemukan fakta para praja tidak bisa nyaman tidur di atas tempat tidur yang tersedia. Mereka justru lebih nyaman tidur di atas lantai porselen yang juga belum pernah diganti,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi perhatian serius dan perlu mendapat penanganan bersama dari berbagai pihak, termasuk para alumni dan pemangku kepentingan terkait.
(rls)