Manokwari, TopbNews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Kegiatan nasional ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah serta seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Papua Barat.
Kepala BPS Papua Barat, Merry, mengatakan sensus ekonomi merupakan program utama BPS pada tahun ini yang bertujuan menghimpun data seluruh pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi, kecuali sektor pertanian yang sebelumnya telah didata melalui sensus pertanian.
Menurutnya, sensus ini menjadi langkah strategis untuk mengetahui kondisi dan perkembangan dunia usaha di Papua Barat secara lebih menyeluruh.
“Sensus ekonomi ini akan memberikan gambaran lengkap mengenai struktur ekonomi di Papua Barat, termasuk klasifikasi usaha mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar”, kata Merry kepada TopbNews.com, (10/03/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan sensus ekonomi dilakukan secara nasional di seluruh Indonesia. Selain memetakan aktivitas usaha, sensus ini juga akan memotret perkembangan ekonomi digital serta ekonomi lingkungan yang kini mulai berkembang di berbagai daerah, termasuk Papua Barat.
Dengan adanya data tersebut, pemerintah diharapkan dapat melihat potensi ekonomi daerah secara lebih akurat sekaligus merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Selain sensus ekonomi, BPS juga secara rutin melaksanakan sejumlah survei statistik lainnya seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret kondisi kemiskinan masyarakat serta Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang berkaitan dengan data ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran.
Merry menegaskan, BPS terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah guna mendukung kelancaran seluruh kegiatan statistik di Papua Barat.
Dukungan dari Gubernur, Bupati hingga jajaran pemerintah daerah dinilai sangat penting agar proses pendataan di lapangan dapat berjalan optimal.
Ia menambahkan, data yang dihimpun BPS diharapkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berbasis data di Papua Barat.
Karena itu, Merry mengimbau masyarakat agar mendukung kegiatan sensus maupun survei statistik dengan menerima kedatangan petugas BPS yang akan melakukan pendataan pada periode 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
“Informasi yang diberikan masyarakat sangat penting untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan berkualitas demi mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik di Papua Barat”, pungkasnya. (*)
Penulis : Marthina Marisan