Manokwari, TopbNews.com – Pemerintah daerah menegaskan pentingnya kajian komprehensif dan berimbang dalam menyikapi Program Strategis Nasional (PSN) kelapa sawit yang digagas pemerintah pusat, khususnya terkait dengan kesesuaian lahan, kondisi geografis, serta keberlanjutan lingkungan di Tanah Papua.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Pengaduan Lingkungan Kabupaten Manokwari, Yohanes Ada’ Lebang, menyampaikan bahwa program strategis nasional yang diturunkan dari pusat ke daerah pada prinsipnya telah melalui kajian awal.
Namun demikian, daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan karakteristik wilayah masing-masing.
“Papua Barat hari ini ditetapkan sebagai provinsi konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian terkait PSN kelapa sawit harus melihat secara serius aspek kesesuaian lahan, kondisi geografis, budaya serta keberlanjutan fungsi ekologis hutan dan lingkungan”, ujar Yohanes kepada media ini di ruang kerjanya, Kamis (22/1).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menimbang secara utuh antara niat baik pemerintah pusat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan komitmen daerah dalam menjaga ekosistem Papua untuk generasi mendatang, termasuk dalam kerangka Generasi Emas Papua 2045.
Yohanes menegaskan bahwa apabila hasil kajian ilmiah dan akademik menunjukkan bahwa pengembangan kelapa sawit dapat dilakukan secara berkelanjutan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, maka program tersebut dapat diterima dengan baik.
Namun sebaliknya, jika berdasarkan kajian para pakar dan ilmuwan dinilai tidak layak, maka hal tersebut juga harus menjadi pertimbangan serius.
“Tidak menutup kemungkinan bahwa dengan kondisi Papua saat ini, pengembangan kelapa sawit skala besar tidak menjadi pilihan utama dan bisa digantikan dengan komoditas lain yang memiliki fungsi ekonomi dan ekologis serupa”, jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa apabila kelapa sawit dikembangkan, maka perencanaan harus dilakukan secara matang melalui dokumen lingkungan yang ketat, pengawasan berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap seluruh perizinan lingkungan.
Dalam hal ini, peran masyarakat juga dinilai sangat penting dalam mengawasi aktivitas usaha di wilayahnya.
Di sisi lain, Yohanes menyampaikan bahwa kelapa sawit juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar apabila dikelola melalui pendekatan hilirisasi.
Hampir seluruh bagian kelapa sawit, mulai dari pucuk hingga limbah, dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi, seperti pupuk organik, pakan ternak, bahan sabun, minyak goreng, hingga biomassa.
“Potensi hilirisasi ini bisa menjadi peluang peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perputaran ekonomi lokal, termasuk melalui BUMDes”, ungkapnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa potensi tersebut tetap harus ditimbang secara seimbang dengan aspek ekologi, sosial, dan budaya masyarakat Papua.
Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan kajian yang menyeluruh, objektif, dan melibatkan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan terkait PSN kelapa sawit di Papua Barat, khususnya di Manokwari.
“Yang terpenting adalah menyikapi kebijakan ini secara bijak, dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan”, pungkas Yohanes. (*)
Penulis : Marthina Marisan