Oleh: Tim Papuan Centre
PEMBATALAN kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Yahukimo Januari ini menyisakan sebuah anomali besar dalam orkestra pembangunan Papua. Sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), sang Wakil Presiden seharusnya menjadi panglima tertinggi dalam misi “menaklukkan” ketertinggalan di Bumi Cendrawasih. Namun, ketika “analisa intelijen” justru menjadi tembok pembatas bagi sang ketua untuk bertemu rakyatnya, maka di situlah letak ujian sesungguhnya bagi lembaga non-struktural ini.
BP3OKP lahir dari rahim Perpres Nomor 121 Tahun 2022, sebuah upaya ambisius Jakarta untuk memangkas jalur birokrasi yang selama ini berbelit. Tugasnya bukan sekadar memelototi aliran Dana Otsus agar tak menguap, melainkan menyinkronkan narasi pembangunan antara pusat dan daerah. Namun, kasus Yahukimo menunjukkan bahwa musuh terbesar BP3OKP bukanlah sekadar efisiensi anggaran, melainkan hantu lama yang tak kunjung usai: stabilitas keamanan yang rapuh.
Ke depan, BP3OKP tak bisa lagi hanya duduk manis di balik meja koordinasi di Jakarta. Peran lembaga ini harus berevolusi dari sekadar pengarah administratif menjadi “jembatan diplomasi” yang lebih taktis. Mengelola Papua bukan seperti membangun jalan tol di Jawa; di sana, setiap meter aspal yang diletakkan sering kali harus berhadapan dengan sensitivitas sosial dan ancaman senjata. BP3OKP memiliki mandat unik melalui perwakilan di enam provinsi Papua yang seharusnya berfungsi sebagai “sensor” dini.
Hambatan keamanan seperti yang terjadi di Dekai harus dipandang sebagai kegagalan komunikasi antara janji kemakmuran dan realitas di lapangan. BP3OKP memiliki celah strategis untuk masuk ke wilayah yang tak tersentuh oleh pendekatan militeristik semata. Dengan fungsi evaluasi yang dimilikinya, badan ini harus mampu memastikan bahwa proyek strategis—seperti peningkatan RSUD Dekai atau jalan trans-Papua—bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen untuk meredam kecemburuan sosial yang selama ini menjadi bahan bakar kelompok bersenjata setempat.
Langkah krusial BP3OKP di masa depan adalah memperkuat “diplomasi pembangunan”. Artinya, setiap rencana percepatan harus melibatkan tokoh adat dan gereja secara substantif, bukan sekadar simbolis dalam upacara peresmian. Jika BP3OKP berhasil meyakinkan masyarakat akar rumput bahwa kehadiran negara—lewat kunjungan Wapres maupun proyek infrastruktur—adalah untuk martabat mereka, maka secara perlahan alasan keamanan yang sering menghantui intelijen akan luruh dengan sendirinya.
Kegagalan mendarat di Yahukimo harus menjadi catatan merah dalam buku agenda BP3OKP. Badan ini tidak boleh membiarkan dirinya terjebak dalam rutinitas rapat pleno yang kering. Ia harus menjadi badan yang mampu mengintegrasikan aspek keamanan ke dalam desain pembangunan. Tanpa itu, rencana besar bernama RIPP 2022-2041 hanya akan menjadi tumpukan kertas indah yang tak berani menembus kabut di pegunungan Papua.
Jakarta harus menyadari: membangun Papua adalah soal memenangkan hati, bukan sekadar memindahkan angka-angka di APBN. Dan BP3OKP adalah ujung tombak yang harus memastikan bahwa di kunjungan berikutnya, tak ada lagi “bisikan” yang memaksa sang Wakil Presiden berbalik arah. (*)