Manokwari, TopbNews.com – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Pokja Adat, Willy Hegemur, mempertanyakan kebijakan Gubernur Papua Barat terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya jabatan Kepala Dinas Pariwisata.
Willy yang merupakan perwakilan adat dari Kabupaten Fakfak menyoroti belum dilantiknya Kepala Dinas Pariwisata Papua Barat, meskipun proses seleksi jabatan tersebut telah selesai sejak tahun 2025.
Ia menyebutkan, Gubernur telah dua kali melaksanakan pelantikan pimpinan OPD hasil seleksi, namun posisi Kepala Dinas Pariwisata hingga kini masih ditunda.
“Dari hasil seleksi dan pengumuman yang dilakukan sejak bulan Oktober 2025 lalu , masih ada satu jabatan yang belum diisi, yakni Kepala Dinas Pariwisata. Ini perlu dipertanyakan, ada masalah apa sehingga terus dipending,” kata Willy kepada TopbNews. com, Kamis (15/01).
Ia menegaskan, Dinas Pariwisata merupakan salah satu perangkat daerah yang sangat strategis dan membutuhkan pimpinan definitif agar roda organisasi berjalan optimal, bukan hanya dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).
Berdasarkan pengumuman hasil seleksi tertanggal 7 Oktober 2025, terdapat tiga nama calon terbaik untuk jabatan tersebut, yakni :
- ENGELBERTUS GEWAB, S.Sos, M.Si
- MARTARITA ULLO, S.H, M.SI
- JAFAR WERFETE, S.Sos, M.M
Willy menekankan bahwa peringkat pertama dari hasil seleksi seharusnya menjadi prioritas untuk segera dilantik sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami mendorong Gubernur Papua Barat untuk segera melantik Kepala Dinas Pariwisata dari hasil seleksi yang sudah diumumkan. Harapannya peringkat nomor satu dari daftar yang ada. Kalau memang ada isu tarik-menarik kepentingan, maka hal itu perlu diklarifikasi secara terbuka,” tegasnya.
Willy juga menegaskan bahwa pihaknya tetap menghargai dan menjunjung tinggi supremasi Arfak sebagai bagian penting di Papua Barat.
Namun demikian, menurutnya, pembangunan Papua Barat hanya dapat berjalan maju apabila seluruh komponen masyarakat saling mendukung dan bekerja bersama.
“Kalau Papua Barat mau maju, maka kita harus baku bantu dan hidup Bersama-sama. Oleh Karena itu kami meminta kearifan dan kebijakan dari Bapak Gubernur agar persoalan ini segera diselesaikan,” tutup Willy.