Manokwari, TopbNews.com – Bupati Manokwari Hermus Indou memimpin penandatanganan Pakta Integritas bersama distributor serta peresmian Satuan Tugas Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.
Dihadapan Forkopimda, distributor minuman beralkohol, tokoh agama, dan pimpinan OPD, Hermus menegaskan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan di Kabupaten Manokwari adalah kebijakan publik pemerintah Kabupaten Manokwari. Hal ini penting agar prosesnya transparansi, akuntabilitas, serta komitmen semua pihak dalam pelaksanaan perda.
Kata Hermus, minuman beralkohol berizin BPOM berbeda dengan minuman oplosan. Menurut Bupati kenapa yang di larang adalah minuman oplosan atau miras ?Pasalnya minuman oplosan itulah yang membunuh masyarakat kita.
Bupati menyoroti perlunya perubahan pola pikir masyarakat. “Kita orang Papua minum itu ada tendensi negatifnya. Jadi ini satu hal yang mesti kita ubah. Kita ubah mindsetnya.” Sebut Hermus.
Terkait alasan penerbitan perda, Bupati menyebut melarang minuman beralkohol atau miras juga tidak efektif memberantas peredaran minuman di pasar, jadi ini menjadi tindakan dusta di antara kita.
“Kebijakan baru ini untuk memastikan peredaran dilakukan secara resmi, terbuka, dan memberi manfaat ekonomi bagi daerah,” ungkap Hermus.
Bupati menegaskan Manokwari sebagai ibu kota provinsi tidak boleh tertutup terhadap perkembangan. “Daerah yang tertutup itu akan tertinggal untuk selama-lamanya.” sorot Hermus.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi seluruh institusi. “Pemerintah daerah lakukan ini, jangan institusi yang lain merongrong. Kita ini satu kesatuan. Tidak ada yang berbeda institusi di sini,” kata Hermus.
Terkait pengentasan kemiskinan dan kebocoran pendapatan daerah, Bupati mengajak seluruh pihak hentikan sudah semua praktek yang negatif, karena itu merujuk kebijakan perda nomor 5 adalah sangat inklusif dan adil untuk semua.
Khusus kepada para distributor, Hermus mengingatkan agar transparansi. “Berapa yang masuk di Manokwari, kita terbuka apa adanya, jangan nanti gelap yang kita mau sisipkan di situ sekian. Itu jangan,” pesan Hermus mewanti-wanti.
Ia juga meminta para pengecer segera mengurus izin resmi. “Saya berharap untuk izinnya tidak hanya distributor yang pegang izin, tapi pengecer juga.” tegas Hermus.
Terkait pengawasan, Bupati meminta dukungan Bea Cukai untuk mencegah masuknya barang ilegal. “Saya minta supaya jangan sampai ada yang ilegal masuk kalau ada yang itu lapor kita.” Harapnya.
Satgas terpadu yang sudah disahkan, kata Bupati struktur satgas menggunakan unsur kelembagaan. “Satgas itu nanti mencerminkan kelembagaan, jadi tidak mencantumkan nama orang per orang.” ucapnya.
Ia menegaskan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. “Kalau ada yang ilegal beredar, itu masyarakat yang nanti memberikan laporan, kita akan beri penghargaan kepada masyarakat.” ajak Hermus.
“Ini usaha kita dan kerja keras kita bersama-sama. Ini bukan produk Bupati, Bupati hanya bicara saja. Tapi yang kerja Bapak-Ibu sekalian. Saya berharap perda ini dapat berjalan efektif dan memberi dampak bagi pembangunan Manokwari,” tukas Hermus. (TOP-02)