Manokwari, TopbNews.com – Komisi III DPR Papua Barat meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja segera menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk dibahas secara rinci, menyusul temuan adanya pemangkasan anggaran di hampir semua OPD.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III, Aloysius Siep, usai rapat bersama sejumlah OPD di Hotel Vitta, Kamis (4/12).
Aloysius menjelaskan bahwa selama dua hari rapat, masing-masing OPD melaporkan adanya pengurangan anggaran, bahkan pada kegiatan yang bersifat wajib. Padahal, menurutnya, beberapa program tidak seharusnya dihilangkan.
“Banyak hal yang disampaikan OPD, terutama soal pengurangan anggaran. Ada hal-hal wajib yang sebenarnya tidak boleh ditiadakan. Tapi ini semua masih pagu indikatif”, ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Komisi III telah meminta seluruh OPD menyerahkan RKA untuk dianalisis lebih detail sebelum pembahasan anggaran dilanjutkan.
“RKA-nya masih dalam proses. Kami minta segera dikumpulkan supaya bisa dilihat lebih rinci semua item kegiatan di masing-masing OPD”, tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga memberi perhatian khusus kepada Biro Umum terkait kondisi fisik Kantor Gubernur Papua Barat. Aloysius mengatakan bahwa banyak bagian kantor yang mengalami kerusakan dan perlu pemeliharaan segera.
“Kami lihat kondisi Kantor Gubernur sangat disayangkan. Atap, keramik, pengecatan, lampu listrik, sampai lift itu wajib diperhatikan. Ini ikon daerah, jadi pemerintah harus serius menanganinya”, tegasnya.
Komisi III menyatakan pembahasan akan dilanjutkan esok hari setelah seluruh dokumen RKA diterima.
Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Komisi I, II, dan IV untuk memastikan program hasil aspirasi masyarakat bisa masuk dalam pembahasan anggaran.
“Usulan masyarakat harus diperhatikan, terutama yang sangat urgen. Kami akan koordinasi antar komisi untuk memastikan semua aspirasi bisa terakomodasi”, jelas Aloysius. (*)
Penulis : Rian Lahindah