
Oleh : Papuan Centre
Kematian Irene Sokoy, seorang ibu asli Papua, dan bayi yang dikandungnya, usai diduga ditolak oleh empat fasilitas kesehatan di Jayapura, adalah tragedi yang jauh melampaui sekadar masalah teknis pelayanan.
Ini adalah tragedi struktural yang menegaskan kegagalan sistem layanan kesehatan di bawah payung Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk melindungi nyawa penduduknya sendiri.
Untuk kesekian kalinya, masyarakat Papua dihadapkan pada kenyataan pahit : hak dasar mereka untuk hidup dan mendapatkan pertolongan darurat tergerus oleh birokrasi, diskriminasi, dan standar ganda.
Menurut Direktur Papuan Centre, Franky Umpain, Bagaimana mungkin di ibu kota provinsi yang menikmati dana Otsus triliunan rupiah, seorang ibu harus kehilangan nyawa hanya karena ketiadaan dokter atau hambatan uang muka?
Pertama, Isu Disparitas dan Prioritas Pembangunan.
Dana Otsus seharusnya menjadi akselerator pembangunan manusia Papua, dengan fokus utama pada pendidikan dan kesehatan.
Namun, kasus Irene Sokoy menunjukkan bahwa dana besar tersebut tidak mampu menjamin ketersediaan layanan kesehatan dasar yang merata dan bermutu.
Menurut Franky, Tragedi ini adalah indikator bahwa prioritas alokasi anggaran, sistem pengawasan, dan komitmen politik di daerah masih jauh dari memihak pada keselamatan nyawa Orang Asli Papua (OAP).
Kedua, Diskriminasi Sistemik dalam Pelayanan.
Ketika penolakan terjadi berulang kali di empat rumah sakit, muncul pertanyaan krusial: Apakah faktor identitas dan ekonomi Irene Sokoy berperan dalam penolakan tersebut?
Sudah menjadi rahasia umum bahwa akses dan kualitas pelayanan sering kali berbeda antara masyarakat asli Papua dengan kelompok lain.
Keengganan melayani pasien darurat tanpa uang muka, apalagi di wilayah yang seharusnya mendapat perhatian khusus, mengindikasikan adanya diskriminasi sistemik yang menganggap nyawa OAP sebagai prioritas rendah.
Ketiga, Akuntabilitas dan Keadilan Hukum.
Ancaman sanksi administratif saja tidak cukup. Papuan Centre menuntut adanya penyelidikan yang transparan dan independen, melibatkan Komnas HAM, untuk mengusut dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konteks hak atas kesehatan.
Para direktur dan tenaga medis yang terbukti lalai tidak hanya harus dicopot, tetapi juga diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan kelalaian fatal yang berujung pada hilangnya dua nyawa.
Keadilan harus ditegakkan agar kasus ini menjadi pelajaran, dan bukan hanya statistik duka.
Tragedi Irene Sokoy adalah alarm terakhir bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. Jika sistem Otsus dan layanan kesehatan yang ada terus-menerus gagal melindungi nyawa OAP, maka kita harus mempertanyakan kembali efektivitas dan relevansi skema otonomi ini bagi kesejahteraan rakyat Papua.
Papuan Centre menyerukan: Stop Biaya di Atas Nyawa!
Segera wujudkan sistem kesehatan yang humanis, antidiskriminasi, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Papua. (*)