Manokwari, TopbNews.com – Upaya memperkuat stabilitas sektor keuangan di Tanah Papua kembali dipertegas dengan dikukuhkannya Budi Rahman sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam sebuah seremoni yang digelar di Gedung Auditorium PKK Provinsi Papua Barat, Jumat (21/11/2025).
Acara tersebut sekaligus dirangkaikan dengan peresmian kantor baru OJK, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol kesiapan OJK memperluas jangkauan pengawasan dan layanan keuangan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memaparkan kondisi ekonomi daerah berdasarkan data BPS. Pada triwulan III 2025, perekonomian Papua Barat tercatat mengalami kontraksi 0,13 persen (year-on-year). Penurunan ini dipicu melemahnya dua sektor utama, yaitu: Industri pengolahan yang terkontraksi 0,70 persen; kemudian Pertambangan dan penggalian yang turun hingga 3,28 persen.
Meski begitu, beberapa sektor lain justru menunjukkan kinerja positif. Dari sisi produksi, transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,67 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga (PKRT) tumbuh paling tinggi dengan angka 5,75 persen.
Adapun secara triwulanan, ekonomi Papua Barat tetap bergerak positif. Dibandingkan triwulan II 2025, perekonomian tumbuh 1,07 persen (quarter-to-quarter), dan secara kumulatif hingga triwulan III 2025 mencatat pertumbuhan 11,11 persen (cumulative-to-cumulative).
Gubernur juga menyampaikan bahwa inflasi Papua Barat pada Oktober 2025 tercatat 1,42 persen, didorong kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Menghadapi dinamika tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga, termasuk OJK, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Ia menaruh harapan besar agar OJK semakin memperkuat pengawasan sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan UMKM di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Kami berharap OJK dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus melindungi warga dari aktivitas keuangan ilegal, termasuk pinjaman online yang meresahkan”, ujar Dominggus.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyinggung peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk di tujuh kabupaten di Papua Barat. Menurutnya, keberadaan TPAKD menjadi forum penting bagi pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
“Akses terhadap tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan layanan pembayaran sangat membantu masyarakat, terutama kelompok marjinal, untuk keluar dari kemiskinan dan mendapatkan penghidupan yang lebih layak”, jelasnya.
Dengan diresmikannya kantor OJK di Papua Barat, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan TPAKD semakin optimal untuk mewujudkan masyarakat Papua Barat yang sejahtera dan melek keuangan.
Menutup sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada Budi Rahman beserta keluarga yang kini resmi bertugas di Tanah Papua.
“Selamat datang dan selamat menjalankan amanah. Semoga kehadiran OJK di Papua Barat membawa manfaat besar bagi masyarakat”, ujarnya. (*)
Penulis : Rian Lahindah