Manokwari, TopbNews.com – Anggota MRP Papua Barat dari Pokja Adat Perwakilan Teluk Bintuni, Eduard Orocomna memberikan sejumlah pesan terkait peringatan Hari Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2025.
Sudah berlangsung sejak tahun 2001 atau telah berusia 24 tahun, Otsus di Tanah Papua dinilai bukan hanya simbol melainkan perjuangan orang Papua.
“Jadi otonomi ini bukan untuk semua, tapi ada nilai khususnya. Terkhususnya itu untuk orang Papua yang kulitnya hitam dengan rambutnya yang keriting”, kata Eduard Orocomna, Jumat (21/11/2025).
Ia berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah di tujuh kabupaten tidak hanya melihat manfaat yang didapatkan dari Otsus. Namun Pemerintah daerah dimintan untuk melihat langsung kondisi di akar rumput atau masyarakat.
Dirinya mengungkapkan masyarakat sampai kini masih bertanya-tanya mengenai Dana Otsus yang diberikan negara.
Dana Otsus dalam bentuk uang, katanya, perlu disalurkan pemerintah daerah kepada masyarakat hingga di pelosok, pesisir dan lembah, sesuai lagu Tanah Papua.
Selain itu, dia meminta pemerintah daerah juga membuka wawasan bagi masyarakat mengenai apa itu Otonomi Khusus bagi orang Papua.
“Karena masyarakat masih banyak yang belum merasakan. Mereka juga bertanya-tanya tentang apa itu Otsus, apa itu Otonom”, ucap Eduard Orocomna.
Lebih lanjut ia menyatakan orang Papua harus merasakan manfaat langsung dari Otsus itu sendiri.
“Mau dia bodoh atau pintar, kasih. Kalau dia tidak mampu baru dia kembalikan. Biarkan orang Papua jalan sesuai aturan atau bahkan tanpa aturan. Tapi kalau berjalan tanpa aturan, artinya dia akan menghadapi masalah hukum”, tegasnya.
Menurutnya, dengan status Otsus, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan besar bagi daerah untuk mengatur daerahnya.
“Sebagai anggota lembaga kultur, saya meminta pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten untuk lebih peka dalam mengatur kewenangan orang Papua melalui dana Otsus, (beasiswa) afirmasi, PNS, CPNS maupun pekerjaan-pekerjaan yang ada melalui UU Otsus itu sendiri”, pintanya.
Ia menambahkan, Peringatan Hari Otonomi Khusus seharusnya menjadi ajang refleksi untuk merenungkan kembali bagaimana perjalanan Otsus selama diberlakukan.
“Saya berharap pimpinan daerah mulai dari Gubernur, Bupati bahkan Pimpinan OPD harus memahami soal ini dan melihatnya lebih dalam”, harap Eduard Orocomna.
Lain daripada itu, ia meminta pemerintah melibatkan MRP dan DPR Otsus di Provinsi dan Kabupaten untuk melihat langsung sejauhmana masyarakat Papua merasakan manfaat Otsus.
“Karena kami juga memiliki (mewakili) masyarakat di akar rumput”, jelas Eduard Orocomna.
“Harapan kami, tahun 2026, yang namanya Otsus dapat dikontrol dan dikawal dengan melibatkan kami sebagai MRP maupun DPR Otsus di provinsi dan kabupaten,” tambahnya.
Ia berharap, Otsus pada tahun mendatang perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti jalan, jembatan, rumah masyarakat, MCK, air bersih, listrik, sekolah unggul untuk OAP, beasiswa afirmasi yang diberikan khusus ke OAP hingga rekrutmen TNI-Polri maupun pendidikan dokter.
“Harus diberikan kepada OAP. Pemerintah harus berikan dana Otsus yang bermanfaat bagi OAP, sesuai UU Otsus”, pungkasnya. (*)
Penulis : Rian Lahindah