Oleh : Papuan Centre
Direktur Eksekutif Papuan Centre, Franky Umpain menegaskan bahwa kawasan Pasifik kini bukan lagi sekadar samudra luas yang memisahkan pulau-pulau kecil, melainkan arena strategis di mana kekuatan besar dunia berebut pengaruh.
Di tengah persaingan geopolitik antara Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, dan Uni Eropa, Indonesia memiliki aset yang selama ini kurang dimanfaatkan : diaspora Papua. Ribuan warga Papua yang tinggal di Papua Nugini, Australia, Fiji, Vanuatu, hingga Belanda dan Amerika Serikat, bukan hanya menjadi bagian dari narasi migrasi, tetapi potensi strategis dalam diplomasi sosial-budaya.
Franky mengungkap, Data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat dan Papua (2023) memperkirakan setidaknya 12.000–15.000 warga asli Papua hidup di luar negeri, mayoritas di negara-negara Pasifik Selatan. Mereka adalah dokter, seniman, akademisi, pengusaha, dan pegiat adat yang membawa identitas Melanesia dalam darah mereka. Di Port Moresby, misalnya, komunitas Papua sering menjadi jembatan informal antara Indonesia dan Papua Nugini dalam isu perdagangan lintas batas. Di Canberra, mahasiswa Papua di universitas ternama kerap menggelar pameran seni tenun noken dan tarian adat yang memukau publik Australia.
Namun, potensi ini belum terintegrasi dalam strategi diplomasi nasional. Kementerian Luar Negeri masih memandang diaspora sebagai objek bantuan kesejahteraan, bukan subjek diplomasi. Padahal, di era soft power, pengaruh budaya dan jejaring sosial jauh lebih efektif daripada kapal perang atau bantuan infrastruktur.
Presiden Joko Widodo pernah menyebut “diplomasi people-to-people” dalam KTT ASEAN–Pasifik 2023, tetapi implementasinya masih terbatas pada Jawa dan Bali.
Padahal, di Pasifik, identitas Melanesia adalah mata uang diplomatik. Forum Melanesian Spearhead Group (MSG) yang beranggotakan Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan FLNKS (Kaledonia Baru) sering menjadi panggung bagi narasi separatisme Papua. Di sinilah diaspora Papua yang setia pada NKRI dapat menjadi counter-narrative yang autentik.
Seorang dokter Papua di Suva yang merawat pasien lokal, atau seorang penari di Port Vila yang mengajarkan tarian Yospan, memiliki daya persuasi yang tak tergantikan oleh pidato diplomat.
Untuk mewujudkannya, diperlukan langkah konkret. Pertama, pemetaan diaspora oleh Kemenlu bekerja sama dengan pemerintah provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.
Kedua, pembentukan jaringan “Papua Pasifik Connect”, sebuah platform digital dan fisik yang menghubungkan diaspora dengan kampus, seniman, dan pengusaha di Tanah Papua.
Ketiga, program beasiswa khusus bagi anak-anak Papua untuk belajar di universitas ternama di Pasifik, dengan syarat kembali berkontribusi sebagai duta budaya.
Australia, misalnya, telah sukses memanfaatkan diaspora Pasifiknya melalui Pacific Labour Scheme. Indonesia dapat mencontoh dengan “Papua Cultural Ambassador Program”, di mana seniman dan budayawan Papua dikirim ke festival-festival Pasifik dengan dukungan penuh negara. Biayanya tidak mahal, jauh lebih murah daripada membangun satu pos lintas batas, tetapi dampaknya strategis.
Menurut Franky, Tantangannya adalah kepercayaan. Banyak diaspora merasa diabaikan oleh Jakarta. Trauma konflik masa lalu masih membayangi. Karena itu, pendekatan harus inklusif dan berbasis kemanusiaan, bukan sekadar propaganda. Libatkan tokoh adat, gereja, dan perempuan Papua dalam perumusan kebijakan. Berikan ruang bagi mereka untuk bercerita, bukan hanya disuruh bercerita.
Di akhir 2025, Indonesia akan menjadi tuan rumah Pacific Islands Forum (PIF) Post-Forum Dialogue. Ini kesempatan emas. Bayangkan jika pembukaan acara di Jayapura diisi dengan pertunjukan kolosal oleh diaspora Papua dari berbagai negara, diiringi lagu-lagu daerah dalam bahasa Melanesia dan Indonesia. Itu bukan sekadar seni, itu adalah pernyataan politik bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia, sekaligus jembatan bagi perdamaian dan kemajuan Pasifik.
Diaspora Papua bukan beban, melainkan ujung tombak. Jika Indonesia mampu merangkul mereka dengan hati, maka samudra Pasifik bukan lagi pemisah, melainkan lautan persaudaraan. (*)