Raja Ampat, TopbNews.com – Pemerintah Pusat menegaskan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan adat di Tanah Papua dengan mendorong transformasi digital dan tata kelola modern di lingkungan lembaga adat. Salah satu wujud nyata dari langkah tersebut tampak di Kabupaten Raja Ampat, melalui penguatan kapasitas Dewan Adat Suku Salawati Batanta yang dipimpin oleh Esau Parajal.
Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar Pemerintah dalam memperkuat kemitraan strategis antara negara dan masyarakat adat untuk menghadirkan tata kelola adat yang transparan, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Dukungan berupa fasilitas kerja dan pendampingan teknis diberikan untuk meningkatkan efektivitas administrasi serta dokumentasi adat secara profesional.
Dalam kesempatan tersebut, Esau Parajal menyampaikan bahwa perhatian Pemerintah terhadap lembaga adat merupakan bentuk pengakuan terhadap peran sentral masyarakat adat dalam menjaga harmoni sosial dan nilai-nilai budaya di Raja Ampat.
“Kami melihat langkah ini bukan hanya soal dukungan fasilitas, tetapi pengakuan terhadap eksistensi adat sebagai mitra penting dalam pembangunan. Dengan penguatan kapasitas digital, kami siap beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budaya”, ujar Esau.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat untuk menciptakan ruang adat yang produktif dan inklusif.
“Adat harus hadir sebagai kekuatan moral dan sosial yang mendorong pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan”, tambahnya.
Melalui program ini, Pemerintah Pusat berharap lembaga adat di seluruh Papua Barat Daya dapat menjadi pionir dalam tata kelola berbasis data, memperkuat legitimasi sosial, dan memperluas peran strategisnya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di wilayah adat masing-masing. (*/PBD-02)