Raja Ampat, TopbNews.com – Pemerintah Pusat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran lembaga adat di wilayah Papua Barat Daya. Sebagai wujud nyata dukungan terhadap penguatan tata kelola kelembagaan adat, Pemerintah menyerahkan bantuan satu unit laptop dan satu unit printer kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wardo Kabupaten Raja Ampat.
Langkah ini diharapkan dapat membantu lembaga adat beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digital.
Bantuan tersebut diterima secara langsung oleh Noak Manggaprouw, Ketua LMA Wardo Raja Ampat, di Waisai. Dalam kesempatan itu, Noak menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas perhatian yang diberikan terhadap lembaga adat di daerah.
“Kami menyambut baik dukungan ini. Laptop dan printer yang diberikan akan kami manfaatkan untuk memperkuat kegiatan administrasi, dokumentasi, serta komunikasi adat agar berjalan lebih efisien dan profesional”, ungkap Noak.
Ia menambahkan, penggunaan teknologi dalam kelembagaan adat menjadi langkah penting agar lembaga adat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namun tetap menjaga nilai dan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.
LMA Wardo, kata Noak, siap bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga keharmonisan sosial dan memastikan setiap kebijakan pembangunan tetap berlandaskan kearifan lokal masyarakat adat Raja Ampat.
Pemerintah Pusat menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari program penguatan kapasitas lembaga adat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah.
“Lembaga adat adalah penjaga nilai dan moral masyarakat. Melalui dukungan teknologi dan peningkatan kapasitas kelembagaan, kami berharap lembaga adat dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan”, ujar perwakilan Pemerintah Pusat.
Melalui sinergi ini, Pemerintah berharap LMA Wardo Raja Ampat menjadi contoh nyata bagi lembaga adat lainnya dalam menggabungkan nilai tradisi dengan inovasi modern, demi mendorong kemajuan masyarakat adat dan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat Daya. (*/PBD-02)