Sorong, TopbNews.com – Lebih dari 100 peserta dari berbagai elemen masyarakat muslim hadir dalam Dialog Publik yang diinisiasi oleh Majelis Muslim Papua (MMP) pada Sabtu (4/10) di Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Forum ini menjadi ruang silaturahmi strategis sekaligus wadah untuk menyuarakan aspirasi umat Muslim Papua. Narasumber yang hadir antara lain Ketua MUI Papua Barat Daya H. Abd. Manan Fakaubun, perwakilan MRP Papua Barat Daya, Asisten I Pemkot Sorong, perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), serta Majelis Muslim Papua.
Dalam pemaparan awal, Ketua MUI PBD menekankan pentingnya memperkuat ukhuwah islamiyah.
“Umat Muslim harus selalu menjadi rahmatan lil alamin, pembawa kedamaian di mana pun berada,” ujarnya.
Perwakilan MRP PBD menambahkan urgensi memperkuat sistem dan data Orang Asli Papua (OAP) Muslim agar dapat lebih aktif berperan dalam pembangunan, bukan sekadar menjadi penonton.
Asisten I Pemkot Sorong, Taslim, mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan hanya bisa dicapai dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat, dan ormas Islam. Sementara itu, NU menegaskan komitmennya mendukung peningkatan kualitas SDM OAP Muslim melalui beasiswa dan program pendidikan.
Majelis Muslim Papua sendiri memanfaatkan forum ini untuk menegaskan perlunya restrukturisasi dan pembenahan internal.
“MMP harus kembali pada visi-misinya sebagai jembatan aspirasi umat Muslim Papua”, tegas perwakilan MMP.
Dinamika Tanya Jawab
Sesi diskusi berjalan hangat. Ibu Atika Sangaji Moi As dari Majelis Ta’lim PBD meminta perhatian pemerintah agar jamaah majelis ta’lim mendapat akses program haji dan umroh. Menanggapi itu, panitia dan pemerintah berjanji membawa aspirasi tersebut ke Kementerian Agama.
H. Abdul Gani Rumakat dari Dewan Ukhuwah MMP Kota Sorong mengusulkan agar forum seperti ini digelar rutin setiap bulan. Usulan itu disambut positif dengan rencana menjadikannya agenda tetap di tingkat Kota maupun Provinsi.
Tokoh Muslim Papua dari Sailolof, Muhidin Umalelen, mengangkat isu keterwakilan OAP Muslim di MRP, DPRP, hingga DPRK melalui mekanisme Otsus, termasuk peluang di eksekutif. Usulan ini dinilai penting dan akan dikaji lebih lanjut.
Peserta lain juga menekankan agar forum menghasilkan rekomendasi resmi yang dapat disampaikan ke Walikota, Bupati, Gubernur, hingga pemerintah pusat.
Diskusi menyimpulkan beberapa hal pokok: pentingnya memperkuat ukhuwah islamiyah, peningkatan SDM OAP Muslim, pemberdayaan ekonomi umat, akses ke program keagamaan, serta representasi politik OAP Muslim.
Sebagai tindak lanjut, forum sepakat:
- Menyusun rekomendasi resmi untuk pemerintah daerah dan pusat.
- Mengkaji mekanisme kuota Otsus untuk keterwakilan Muslim Papua.
- Merancang program pemberdayaan ekonomi, pelatihan, dan beasiswa generasi muda Muslim.
- Menjadikan diskusi publik sebagai agenda rutin tiap tiga bulan.
- Menetapkan MUI, NU, Muhammadiyah, dan MMP sebagai mitra resmi pemerintah dalam program sosial-keagamaan. (*/PBD-01)