Manokwari, TopbNews.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari secara resmi menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRK Manokwari serta Kelompok Khusus dalam rangkaian Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025.
Mewakili Bupati, Wakil Bupati Manokwari, Mugiyono dalam pidatonya menegaskan bahwa segala dinamika dan masukan dari fraksi maupun kelompok khusus merupakan bentuk kepedulian bersama demi membangun Manokwari yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
“Pemerintah Kabupaten Manokwari menghargai seluruh kritik, saran, dan pandangan sebagai energi positif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah”, ujar Mugiyono.
Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam pandangannya menyoroti struktur APBD Manokwari yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Golkar mendorong Pemkab untuk lebih serius menggali potensi PAD melalui intensifikasi pajak, ekstensifikasi sumber baru, optimalisasi aset daerah, serta penguatan sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menanggapi hal ini, Mugiyono menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas ruang investasi dan membuka sektor-sektor potensial.
“Kami terus berupaya memperkuat sumber PAD dengan membuka peluang investasi, khususnya di sektor pariwisata, kelautan, pertanian, serta pemanfaatan aset daerah yang belum tergarap secara optimal. Kami juga akan memperkuat kapasitas BUMD agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penyumbang PAD”, jelasnya.
Golkar juga menekankan agar setiap perubahan belanja dilakukan dengan asas efisiensi dan efektivitas, serta diprioritaskan pada kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Wakil Bupati, Mugiyono menyatakan bahwa Pemkab Manokwari telah menjalankan kebijakan efisiensi sesuai amanat Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD.
“Keterbatasan keuangan daerah tidak boleh menjadi hambatan. Justru dengan efisiensi, kita memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar diarahkan untuk program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat”, tegasnya.
Selain PAD dan efisiensi, Fraksi Golkar serta kelompok khusus DPRK menyoroti pentingnya pemberdayaan UMKM, penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta perhatian terhadap kelompok rentan termasuk masyarakat adat.
Menjawab hal tersebut, Mugiyono menegaskan bahwa pembangunan di Manokwari bukan hanya persoalan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan manfaat.
“Kami memahami bahwa pembangunan harus melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok kecil dan masyarakat adat. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, penguatan UMKM, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat akan terus menjadi prioritas dalam setiap perencanaan pembangunan”, ungkapnya.
Ia menambahkan, masukan DPRK akan menjadi bahan penting dalam penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 sehingga arah kebijakan pembangunan semakin terarah dan berkeadilan.
Kelompok khusus DPRK menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah, termasuk pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan kesesuaian RAPBD-P dengan RKPD Perubahan 2025.
Mugiyono menegaskan bahwa pemerintah daerah menjunjung tinggi prinsip keterbukaan.
“Seluruh proses pengelolaan keuangan daerah selalu kami dorong agar transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi. Kami juga terbuka terhadap pengawasan, baik oleh Inspektorat, BPKP, maupun BPK RI. Pemanfaatan SILPA akan diarahkan pada pembiayaan program prioritas serta investasi produktif yang bermanfaat luas bagi masyarakat”, ucapnya.
Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangannya menekankan pentingnya optimalisasi PAD, evaluasi kinerja OPD penghasil, serta keterbukaan dokumen RAPBD-P. Fraksi ini juga menyoroti alokasi belanja agar berpihak pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.
Wakil Bupati, Mugiyono merespons dengan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus meningkatkan kinerja OPD penghasil PAD melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan pajak daerah.
Sementara itu, Fraksi PKB menilai arah kebijakan pemerintah daerah yang disampaikan Bupati sudah sejalan dengan kebutuhan rakyat. PKB memberikan dukungan penuh atas fokus pembangunan daerah, terutama dalam peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam penutupnya, Mugiyono kembali menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen politik anggaran yang harus digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
“APBD adalah milik rakyat, harus kembali kepada rakyat, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat Kabupaten Manokwari. Mari kita kawal bersama agar setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat”, pungkas Mugiyono.
Dengan demikian, jawaban pemerintah daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRK Manokwari dan kelompok khusus bukan sekadar tanggapan formal, melainkan wujud komitmen Pemkab Manokwari untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (*)
Penulis : Marthina Marisan