Manokwari, TopbNews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat resmi membuka kegiatan Penguatan Kelembagaan Sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada, Minggu (21/9) di Manokwari.
Acara ini menjadi momentum penting dalam rangka melakukan refleksi, evaluasi, serta proyeksi strategis penguatan demokrasi ke depan, khususnya di Tanah Papua yang memiliki karakteristik geografis, politik, dan sosial yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.
Kegiatan pembukaan diawali dengan registrasi peserta pada pukul 14.00 WIT, kemudian dilanjutkan dengan laporan panitia, sambutan Ketua Bawaslu Papua Barat, serta arahan umum terkait tujuan penyelenggaraan kegiatan.
Ketua Panitia, David Wabia, yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Papua Barat, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Penguatan Kelembagaan Tahap II. Sebelumnya, tahap pertama telah dilaksanakan pada 26 Agustus 2025.
David menjelaskan, kegiatan kali ini diikuti oleh 90 peserta yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Papua Barat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, mahasiswa, insan pers, serta perwakilan partai politik tingkat provinsi.
Lebih lanjut, David menyampaikan bahwa kegiatan menghadirkan narasumber nasional maupun lokal, antara lain Anggota Komisi II DPR RI, Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat, akademisi dari Universitas Papua (Unipa), Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin), serta pegiat demokrasi dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
“Melalui forum ini, kami berharap masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses pengawasan Pemilu. Partisipasi publik sangat penting agar pengawasan lebih optimal dalam mencegah dan menekan potensi pelanggaran”, ujar David.
Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pemilu 2024 di Papua Barat berjalan aman dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yaitu 78,14 persen. Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian ke depan.
Beberapa Evaluasi program Penguatan Kelembagaan Tahap I disampaikan Elias antara lain:
- Tahapan Rekrutmen Penyelenggara Ad Hoc
Pemenuhan syarat normatif regulasi berjalan baik, tetapi di sejumlah daerah seperti Kabupaten Pegunungan Arfak masih terkendala karena kondisi geografis yang sulit dijangkau.
- Tahapan Pencalonan
Proporsi keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) masih belum seimbang, yakni OAP 39% dan Non-OAP 61%.
Dalam praktiknya, proses pencalonan cenderung lebih menitikberatkan pada kekuatan materi dibandingkan visi-misi calon.
- Tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Masih terdapat dinamika di wilayah konflik, seperti di Fakfak (Distrik Kramomongga), Teluk Bintuni (Distrik Moskona), dan perbatasan Maybrat (Papua Barat Daya).
Penyelenggara menghadapi tekanan sosial terkait jumlah pemilih dan ancaman di lapangan.
- Tahapan Kampanye dan Pungut Hitung
Kampanye masih bersifat konvensional, minim muatan programatik.
Pemanfaatan media sosial menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan.
Netralitas ASN masih menjadi isu serius, disertai adanya politisasi program pemerintah.
- Hasil Pemilihan
Pemilu berjalan lancar dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat pada 20 Februari 2025.
Terdapat enam kabupaten yang sempat mengalami sengketa hasil, namun seluruhnya diselesaikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
Ia juga menyoroti proyeksi tantangan demokrasi lima tahun ke depan. Beberapa di antaranya adalah:
- Dinamika pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 terkait Otonomi Khusus.
- Praktik politik uang yang masih masif.
- Politisasi isu SARA serta netralitas ASN, TNI, dan Polri.
- Trust publik terhadap penyelenggara Pemilu.
- Persoalan sistem noken, kualitas DPT di daerah konflik, hingga keterbatasan SDM di wilayah terpencil.
“Bawaslu Papua Barat menegaskan bahwa lembaga ini harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Oleh karena itu, kami mendorong adanya digitalisasi pengawasan, penguatan regulasi, serta afirmasi politik bagi Orang Asli Papua dalam setiap tahapan Pemilu mendatang”, tegas Elias Idie.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini nantinya diisi dengan diskusi tematik mencakup evaluasi Pemilu 2024, refleksi peran masyarakat sipil, tantangan pengawasan di Tanah Papua, serta proyeksi penguatan demokrasi, yang semuanya akan bermuara pada Perumusan rekomendasi, dan rencana tindak lanjut.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Papua Barat menargetkan lahirnya rekomendasi konkret yang dapat memperkuat kelembagaan pengawas Pemilu.
Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan jumlah personel pengawas ad hoc, konsistensi penegakan hukum kepemiluan, serta sentralisasi anggaran Pemilu melalui pemerintah pusat untuk menjaga kemandirian penyelenggara.
“Keberadaan Bawaslu bukan hanya kebutuhan yuridis, tetapi kebutuhan sosiologis masyarakat Papua Barat. Karena itu, kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan Pemilu mendatang semakin transparan, inklusif, dan dapat dipercaya publik”, tutupnya. (*)
Penulis : Marthina Marisan