Sorong, TopbNews.com – Polemik seputar klaim kepemimpinan adat kembali mencuat, kali ini Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kota Sorong, Fatra Muhammad Soltif, secara tegas menyampaikan penolakan terhadap klaim sepihak yang dilontarkan Lennis Kogoya, yang menyebut dirinya sebagai “Kepala Suku Se-tanah Papua” dan “Ketua LMA Se-tanah Papua.”
Dalam pernyataannya, Fatra menilai klaim tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan prinsip-prinsip adat yang berlaku di Papua.
“Tidak bisa seseorang mengklaim jabatan adat tanpa garis keturunan, hak adat, atau mandat dari masyarakat adat setempat. Setiap wilayah adat memiliki tuannya sendiri,” ujarnya.
Fatra juga menyayangkan tindakan Lennis Kogoya yang mencoba membentuk struktur LMA di wilayah adat lain, termasuk di Papua Barat Daya, tanpa dasar legitimasi. Menurutnya, wilayah Doberey dan Bomerey di Kota Sorong memiliki sistem adat yang terjaga dan tidak dapat diintervensi oleh pihak luar.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah penggunaan atribut kenegaraan oleh Lennis, seperti gelar Letkol Tituler dan simbol TNI, dalam konteks adat. “Ini merupakan bentuk penyalahgunaan simbol negara dan menyesatkan publik,” kata Fatra.
LMA Kota Sorong pun mendesak Kementerian Pertahanan untuk memberikan penjelasan resmi mengenai status dan batas kewenangan Lennis Kogoya. “Kami menolak seluruh aktivitasnya yang mengatasnamakan lembaga adat di wilayah Papua Barat Daya. Itu tidak punya dasar dan tidak kami akui,” tegas Fatra.
Fatra mengungkap pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan sikap LMA Kota Sorong menjaga otoritas adat dan menolak segala bentuk klaim sepihak yang berpotensi memicu gesekan antar wilayah adat di Papua. Bagi masyarakat adat, struktur dan kepemimpinan bukan hanya soal simbolik, tapi menyangkut jati diri dan kedaulatan budaya. (PBD-1)