Kecewa Terhadap Bupati Tambrauw, Masyarakat Adat Suku Mpur Palang Jalan

Manokwari, TopbNews.com – Masyarakat adat suku Mpur yang mendiami wilayah Manokwari Barat kembali melakukan pemalangan jalan tepatnya di kaki Gunung doa sampai Jembatan Kali Buaya, Distrik Sidey, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, Jumat (27/6).

mostbet

Akibat aksi itu, aktifitas masyarakat antar provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, lumpuh total.

Pemalangan kedua kalinya ini dilakukan karena masyarakat adat setempat merasa kecewa dengan sikap Bupati Tambrauw yang sudah mengundang mereka untuk membahas aksi pemalangan sebelumnya akibat batal kunjungan tim Kemendagri ke calon daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Manokwari Barat (MANBAR).

Sesuai dengan undangan Bupati Tambrauw Yeskiel Yesnath nomor : 005/147/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal undangan kepada perwakilan tim DOB Kabupaten Manokwari Barat dan tim DOB Kabupaten Mpur serta tokoh masyarakat, namun pertemuan yang dilaksankan di Fef tersebut tidak terlaksana.

Ketua aliansi pembentukan DOB Kabupaten Manokwari Barat Marinus Bonepai mengatakan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Tambrauw tidak peka melihat persoalan yang berbuntut pada pemalangan oleh masyarakat adat setempat.

Pasalnya, semangat soal pemekaran calon Kabupaten Manokwari Barat yang ditunda akibat surat Bupati Tambrauw ke Kemendagri bukan mengecewakan sekelompok orang tetapi semua masyarakat suku Mpur yang saat ini sedang menunggu hadirnya daerah otonomi baru.

Bonepai menduga, Bupati Tambrauw tidak mengikuti perkembangan secara baik dimana tim pemekaran DOB Manokwari Barat dan tim pemekaran DOB Kabupaten Mpur sudah dipersatukan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di rumah tua, Fanindi Manokwari tepatnya hari Jumat (28/2/2025).

“Masyarakat adat Mpur sudah bersatu untuk memperjuangkan hadirnya DOB Manokwari, mereka semua berangkat ke Jakarta ketemu Dirjen Otda Kemendagri melalui direktur kemudian diagendakan pada tanggal 20 Juni 2025 turun ke Kebar untuk sosialiasi tentang tahapan pemekaran DOB”, jelas Marinus.

Lebih lanjut dijelaskan Marinus bahwa ketika sudah ada persiapan, Bupati Manokwari sebagai daerah yang mengusulkan calon DOB Manokwari mengundang Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Manokwari termasuk pimpinan DPRP bersama DPRK dan semua pihak. Persiapan telah terkonsentrasi untuk pelaksanaan sosialisasi tanggal 20 Juni 2025 akhirnya dibatalkan.

“Tuntutan masyarakat adalah masalah pemalangan ada di Manokwari Barat dalam hal ini wilayah suku Mpur di Kebar, masyarakat minta dengan tegas Bupati Tambrauw harus turun ke daerah palang untuk menjelaskan alasan surat yang dikirim ke Kemendagri sehingga dari tim pemekaran, para tokoh dan masyarakat menjelaskan kenapa mereka bersepakat mendukung DOB Manokwari Barat, pasti masyarakat punya alasan”, tegasnya.

Tokoh pemekaran DOB Manokwari Barat itu meminta kepada Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu untuk segera menengahi persoalan ini dan memberikan solusi yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Dikatakannya bahwa, penyelesaian yang dilakukan Bupati Tambrauw terkait semangat hadirnya DOB Manokwari Barat alami kebuntuan.

“Masyarakat hanya berharap Gubenur Papua Barat yang juga kepala suku besar Arfak Bapak Dominggus Mandacan dan juga Bapak Elisa Kambu sebagai Gubenur PBD untuk segera bersama-sama mengagendakan sosialiasi tahapan DOB dilaksanakan kembali oleh tim Kemendagri ke calon DOB Manokwari Barat di Kebar”, tuturnya.

Agenda kunjungan tim Kemendagri itu yang sangat diinginkan masyarakat, jika tidak direspon oleh kedua Gubenur ini maka dipastikan aksi masyarakat Manokwari Barat bisa membias kemana-mana.

“Solusinya adalah sama-sama mengawal semangat masyarakat yaitu bagaimana lahirnya Kabupaten Manokwari Barat supaya mengakhiri konflik yang berkepanjangan akibat dari pencaplokan wilayah yang dilakukan Kabupaten Tambrauw sebelumnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi, untuk mengakhiri tarik menarik wilayah antara Manokwari dan Tambrauw atau Papua Barat dan Papua Barat Daya maka solusi adalah pemekaran DOB Kabupaten Manokwari Barat”, tutupnya. (*/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hati-hati menyalin tanpa izin!